Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengeluhkan kinerja Pemprov dalam pendistribusian bantuan sosial tunai (BST) ke warga terdampak COVID-19. Sebab hingga bulan ketiga bansos BST tahap kedua belum juga dikirim ke penerima.

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim mendesak Dinas Sosial (Dinsos) DKI agar mempercepat penyaluran dana BST bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga:

Pemprov DKI Janji BST Tahap Dua dan Tiga Cair Bulan Ini

"Saya mohon dipercepat lah, diperjelas jadwalnya. Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi," kata Lukmanul Hakim di Jakarta, Minggu (14/3).

Padahal dalam pembahasan, ucap Lukmanul, eksekutif berjanji akan mencairkan BST ke warga tepat waktu setiap bulan selam empat bulan mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021.

"Tapi ini sudah pekan kedua Maret kok belum juga, jangan sampe telat lah," tegas Lukmanul.

Anggota Komisi A DRPD DKI ini meminta, Dinsos memperbaiki sistem distribusi BST, agar bantuan sebesar Rp300 ribu yang diberikan per kepala keluarga per bulan selama 4 bulan itu tepat sasaran.

"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," imbuh pria kelahiran Aceh itu.

Ia mendapat informasi, jika banyak penerima BST yang tidak menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sebagaimana mestinya.

"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," tegas Lukmanul.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui pihaknya sedang melakukan pemuktahiran data penerima BST. Proses pemadanan data membuat pencairan BST tahap dua tertunda dari jadwal yang seharusnya pada Februari 2021.

"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Ariza.

Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat juga ikut berkurang sebanyak 186.882 kepala keluarga (KK). (Asp)

Baca Juga:

Penjelasan Wagub DKI Terkait Alur Pengambilan Bansos Tunai