Headline

Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 Juli 2019
 Anies Dibela Gerindra Soal Pembongkaran Bambu Getah Getih

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan melakukan pembongkaran instalasi bambu getah getih di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Perobohan patung getah getih tersebut belum gelap waktu selama satu tahun.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif meminta kepada masyarakt untuk tidak menyalahkan Gubernur Anies terkait perobohan instalasi getah getih yang menelan biaya mencapai Rp550 juta itu.

Baca Juga: Terungkap! Alasan DPRD DKI Pernah Berikan 'Lampu Hijau' Anies Bangun 'Getah-Getih'

"Gerindra meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik. Jangan semua masalah itu ditimpakan kepada gubernur ya," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (18/7).

Syarif menuturkan, seharusnya publik tidak terlalu mempermasalahkan dana pembangunan karya seniman Joko Avianto itu. Sebab, menurut dia, dana pembangunan getah getih berasal dari urunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI.

Hiasan Bambu Getah Getih
Hiasan bambu 'Getah Getih' di Bundaran HI (Foto: MP/Asropih)

Pihak yang harusnya dirugikan dalam hal ini adalah BUMD, lantaran mereka yang mengeluarkan uang melalui biaya Coorporate Social Responsibility (CSR).

"BUMD kan bisa mengambil dari CSR. Kalau dari CSR ya tergantung kepada yang memberikan, mubazir tidaknya. Kedua, kalau dari BUMD saya menyayangkan perencanaannya," jelas dia.

Kendati demikian, Syarif meminta agar pihak yang merencanakan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Sekali lagi saya mengingatkan perencanaan yang baik ya tidak asal-asalan. Terulang kesalahan saat perencanaan sehingga pada saat pelaksanaan belanja barang itu menjadi masalah salah satunya belum setahun belum dipangkas," tutupnya.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengungkapkan bahwa pembongkaran instalasi Getih-Getah pada Rabu (17/7) malam kemarin karena bambu tersebut mulai rapuh dan dan dikhawatirkan akan roboh.

"Iya dilakukan pembongkaran (getah getih) karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh khawatir rubuh," kata Suzi.

Baca Juga: Alasan Pemprov DKI Bongkar Pajangan Bambu Rp550 Juta di Bundaran HI

Pajangan bambu Getah Getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi Getih Getah itu dibangun untuk mempercantik Jakarta memperingati perhelatan Asian Games 2018.

Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.

"Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam," tandas Anies.(Asp)

Baca Juga: Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir!

#DPRD DKI Jakarta #Bundaran HI #Anies Baswedan #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan