Anggota DPR Akui Amandemen UUD 1945 Perlu, Tapi Dengan Catatan

MerahPutih.Com - Anggota DPR Sulaeman L Hamzah menilai, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Alasannya, amandemen dilakukan hanya sebatas bagian-bagian yang dianggap masih kurang tepat saja.

“Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang dibutuhkan tetapi tidak pada seluruh pasal, hanya bagian perbagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan,” ucap Sulaeman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/8).

Baca Juga:

Fadli Zon Kritik Keras Wacana Amandemen UUD 1945

Politisi Nasdem itu mengungkapkan amandemen yang dilakukan pada waktu sebelumnya telah mengubah beberapa hal, yang kemudian dalam perjalanan bangsa Indonesia justru dianggap sedikit terganggu.

“Ini hanya menyangkut hal-hal yang teknis, namun kalau tidak dimulai, saya kira akan sangat mengganggu,” tegasnya.

Sulaeman menegaskan, jangan sampai isu amandemen dipakai untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan bangsa.

"Kita berpikir besar untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini harus besar dan kuat, dan semakin hari harus semakin solid untuk bersaing dengan negara-negara lain,” pungkasnya.

Baca Juga:

Politisi PDI Perjuangan Bantah Usulan Amandemen UUD 1945 Inisiatif Partainya

Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia memerlukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan tak terputus karena sudah ada perencanaan jangka panjang tersebut.

Menurutnya, perencanaan jangka panjang sudah dibuat sejak pemerintahan Presiden ke-1 RI Sukarno sampai Presiden ke-2 RI Soeharto.

Saat era Soeharto, kata Tjahjo, perencanaan jangka panjang itu lalu dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).(Knu)

Baca Juga:

Zulhas Sebut Semua Partai Setuju Amendemen UUD 1945