Andi Arief: Lebih Baik Ganjar Mengalah Jadi Cawapres Prabowo


Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) saat panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). (Foto: IG @prabowo)
MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berbuntut panjang.
Sejumlah pihak menilai, putusan MK tersebut sebagai upaya memuluskan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Merespons hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengimbau agar bakal capres Ganjar Pranowo mengalah menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Respons Ganjar soal Berduet dengan Gibran di Pilpres 2024
"Lebih baik Ganjar Pranowo mengalah menjadi cawapres Pak Prabowo," kata Andi Arief dalam keterangannya, Selasa (17/10).
Menurut Andi Arief, ada perseteruan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
“Pak Jokowi dan Ibu Mega punya saham terhadap keadaan ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Butet Kartaredjasa Usulkan Mahfud MD jadi Bacawapres Ganjar Pranowo
Perseteruan antara Presiden Jokowi dan Megawati tersebut, kata dia, menciptakan dinasti politik di Indonesia.
“Ibu Mega dan Pak Jokowi harus mengalah karena buah perseteruannya membahayakan demokrasi dengan melahirkan dinasti. Itu salah satu solusi damai," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Ganjar Bahas Putusan MK Dengan Budayawan Butet Kartaredjasa
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Profil Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan yang Ditunjuk Jadi Ketua DK LPS

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Nyatakan Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Prabowo Pimpin Delegasi RI Standing Ovation saat Prancis Akui Palestina di PBB

Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu

Hadiri Sidang Umum PBB, Prabowo Diyakini Bisa 'Buka Pintu' Kemerdekaan Palestina

Prabowo segera Bentuk Komisi Reformasi Polri, Usman Hamid: Belum Punya Konsep dan Tujuan yang Jelas

Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel

Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang

Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
