Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tim Densus 88 Antiteror menangkap sekitar 29 orang terduga teroris yang berencana akan meledakan bom pada tanggal 22 Mei bertepatan dengan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengungkapkan target para terduga teroris itu yakni massa peserta aksi 'Kedaulatan Rakyat' yang menggeruduk kantor KPU di Jakarta Pusat. Para terduga teroris tersebut, lanjut Iqbal akan melancarkan aksinya dengan menggunakan bom bunuh diri sebagai aksi amaliah guna menyerang kerumunan massa.
Mengapa para terduga teroris mengincar massa aksi 22 Mei? Apakah itu bagian untuk mengadu domba pendukung paslon Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi demi menciptakan instabilitas politik domestik?
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyatakan tanggal 22 Mei dianggap sebagai momentum yang tepat untuk bereaksi karena targetnya adalah kerumunan massa dan pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi dianggap berlawanan dengan paham para teroris.
Tak heran, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak terhadap keselamatan warganya termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mengeluarkan peringatan keamanan.
"Salah satu bukti kekhawatiran yang muncul adalah peringatan keamanan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap warganya terkait dengan pengumuman hasil resmi Pemilu Indonesia dengan risiko adanya terorisme. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah mengapa terorise akan melakukan aksi pada kegiatan Pemilu?," kata Stanislaus kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Jumat (17/5).
Peserta program doktoral Universitas Indonesia ini menambahkan bahwa teroris tidak mempunyai hubungan langsung dengan kelompok politik di Indonesia, namun teroris memiliki kepentingan untuk menentang demokrasi.
Aksi teror mereka pada momentum Pemilu selain sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, juga karena pertimbangan strategis memanfaatkan kerawanan yang ada.
"Kerawanan itu antara lain adanya kerumunan massa, daya tarik publikasi yang tinggi, dan peluang kelengahan aparat keamanan karena skala kegiatan yang cukup besar. Kerawanan-kerawanan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok teror, sehingga peluang keberhasilan aksi mereka lebih besar," jelas Stanislaus.
Banyaknya teroris yang ditangkap akhir-akhir ini juga dipengaruhi dengan membaiknya regulasi yaitu UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme yang memberikan kewenangan lebih luas bagi aparat keamanan untuk melakukan pencegahan.
Maraknya kemunculan kelompok teroris tidak terlepas dari pengaruh global yakni terdesaknya ISIS di Suriah yang mengakibatkan para simpatisan dan kombatan yang berasal dari berbagai negara kembali ke negara asalnya atau mencari tempat lain untuk sasasaran aksinya. Afganistan dan Asia Tenggara diperkirakan menjadi tempat alternatif selain Suriah untuk perekrutan dan sasaran aksi.
"Hal inilah yang menjadi dasar analisis bahwa saat ini ancaman terorisme di Indonesia masih cukup kuat," imbuh dia.
Aksi teror yang akan dilakukan pada rangkaian kegiatan Pemilu 2019, lanjut Stanislaus, bukan sekedar isapan jempol. Salah satu cara pencegahan terhadap ancaman terorisme yakni dengan tidak memberikan arena kepada kelompok teroris tersebut.
"Dengan tidak ada kerumunan massa dan konsentrasi aparat keamanan di titik-titik tertentu, maka kerawanan akan semakin kecil dan peluang teroris untuk beraksi menjadi lebih kecil," pungkas Stanislaus Riyanta.(Knu)
