AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 18 November 2020
AMSI Jatim Gandeng Google Cek Fakta Hoaks Debat Publik Pilkada Surabaya 2020

Logo AMSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur kerja bareng Tim Cek Fakta yang didukung Google News Initiative siapkan cek fakta untuk Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Debat publik kedua ini disiarkan di dua saluran televisi swasta serta akun resmi milik KPU Surabaya tadi malam pukul 19.00, Rabu (18/11).

Baca Juga:

Risma Ajukan Cuti ke Gubernur Jawa Timur

Cek fakta pada debat Pilwali Surabaya 2020 ini digawangi jurnalis-jurnalis dari berbagai media yang juga anggota AMSI Jawa Timur. Mereka sudah dibekali training selama tiga hari pada 10-12 November 2020 laku.

Ilustrasi hoaks (Foto: pixabay/geralt)

Ketua AMSI Jawa Timur, Arief Rahman, mengtakan, pengecek fakta akan memeriksa klaim dan pernyataan dari dua pasangan calon Pilwali Surabaya, diantaranya Eri Cahyadi-Armudji dan Machfud Arifin-Mujiaman.

“Klaim dari para calon perlu diperiksa faktanya sebab berpengaruh pada persepsi publik sebelum proses pemilihan 9 Desember 2020 mendatang. Terlebih Pilwali Kota Surabaya dengan dua paslon, termasuk yang sangat dinamis dan rawan disusupi hoaks,” ujar Arief Rahman saat dikonfirmasi.

Selama pemeriksaan fakta berlangsung, lanjutnya, AMSI Jatim juga melibatkan sejumlah pakar yang urun pendapat dan pembanding saat proses cek fakta.

Baca Juga

Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Pakar yang terlibat di antaranya, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, sekaligus Guru Besar FE Unair, Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA, Ph.D., Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik-Bisnis dan Industri ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, dan Pakar Komunikasi dan Pengamat Politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo Drs, M.Si,.

"Ketiga pakar tersebut dibarengi para jurnalis facts checker akan harmonis untuk menyajikan informasi yang valid dan kredibel untuk publik di Surabaya," tandas Arif.

Cek Fakta Debat Pilkada tahun ini mengiringi debat yang berlangsung di berbagai level pemilihan yakni pemilihan Gubernur, Walikota atau Bupati. Masing-masing wilayah menentukan secara independen sektor pelaksanaan Cek Fakta Debat menurut pertimbangan urgensi potensi peredaran informasi palsu dan isu yang dibahas saat debat. (Andika L/Jawa Timur)

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

#Pilkada Serentak #Pilkada Jatim
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan