Alasan Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir meski Nama Jalan Berganti

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 Juni 2022
Alasan Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir meski Nama Jalan Berganti

Warga menunjukkan KTP elektronik di Jakarta, Rabu (29/6/2022). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan nama jalan di sejumlah lokasi daerah Jakarta kini ramai diperbincangkan. Pasalnya, warga yang tinggal di sana khawatir harus mengganti data kependudukan dari alamat lama ke baru.

Wali Kota Jakarta Pusat Danny Sukma mengatakan, warga tidak usah khawatir dan takut adanya perubahan nama jalan.

Menurut Danny, saat ini layanan publik itu basisnya sudah elektronik dan digital.

Baca Juga:

Terdampak Pergantian Nama Jalan di DKI, Tak Perlu Memburu-buru Ganti Paspor

“Ketika dilakukan secara digital dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi single indentity number yang akan dimanfaatkan untuk layanan publik lainnya, otomatis layanan publik yang satu dengan yang lainnya akan terintegrasi, “ jelas Danny dalam keterangannya, Rabu (29/6).

Danny menerangkan, semua layanan publik seperti NPWP berbasis NIK. Lalu perbankan, pengurusan kendaraan, dan wajib pajak juga menggunakan NIK.

Ketika NIK diintegrasikan otomatis, secara sistem akan terkoreksi sesuai dengan data kependudukannya.

“Jadi dengan perubahan ini secara otomatis dia akan diterbitkan sesuai dengan waktu ditetapkan dalam penerbitan dokumen pelayanan publik, itu sebenarnya mekanisme kerja, “ ucap Danny.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sindir Anies soal Usulan Ali Sadikin Jadi Nama Jalan

Pihaknya akan mengundang rapat bersama dengan unsur BPN, Imigrasi, Samsat, Badan Pendapatan Daerah terkait pajak retribusi daerah untuk sosialisasi kepada warga.

"Nanti kita undang di situlah ada keterbukaan," sebut Danny.

Ia pun memastikan, perubahan nama jalan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap tokoh-tokoh di Jakarta.

"Khususnya yang telah membawa membawa nama di tingkat nasional makanya diapresiasi nama jalan," tutup Danny.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim pergantian 22 nama jalan tidak merepotkan warga dalam pengurusan dokumen baru.

Dia mengatakan, Dukcapil DKI akan menjemput bola ke warga yang terdampak perubahan nama jalan.

"Pesan utama, ini tidak akan merepotkan bagi warga, semua akan dilakukan Dukcapil terkait kependudukan. Nanti ada pengurusan, datang baru berganti," kata Anies. (Knu)

Baca Juga:

Warga di 22 Wilayah Berubah Nama Jalan Tak Wajib Ganti STNK

#DKI Jakarta #KTP DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan