Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Analis komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum menilai rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai gimik politik semata.
Pasalnya, rencana itu akan sulit terwujud dan agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang baik, serius mengelola negara, dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat.
Belum lagi, Prabowo dipastikan tidak akan meninggalkan partai politik yang sudah mendukungnya. Seharusnya, yang mengisi posisi di pemerintahan nanti adalah para ahli saja, bukan representasi partai politik. Akan tetapi, realitanya tidak seperti itu.
Baca juga:
Prabowo Bisa Gunakan RUU Kementerian Atur Jumlah Nomenklatur Baru
"Hal itu tidak sesuai dengan realitas politik yang ada. Tidak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet," ujar Khafidlul dikutip Antara, Jumat (13/9).
Alasan kedua, Prabowo dinilai akan membagi kursi dan jabatan kepada koalisi pendukungnya saat Pemilu 2024. Terlebih, koalisi Prabowo merupakan koalisi gemuk dibandingkan peserta Pemilu 2024 lainnya.
"Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya adalah agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga di pemerintahan nanti. Untuk apa mereka mendukung dan bergabung kalau tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan?," katanya.
Baca juga:
Gerindra Ungkap Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Disimulasikan
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa bisa saja terdapat para ahli yang menjadi kader partai politik, tetapi sebagian bukan elite atau senior partai sehingga dinilai belum waktunya menjadi menteri.
"Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental," jelasnya.
