Yusril Terima Pinangan Jokowi-Ma'ruf Agar PBB Eksis di Senayan?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 06 November 2018
Yusril Terima Pinangan Jokowi-Ma'ruf Agar PBB Eksis di Senayan?

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai keputusan Yusril Ihza Mahendra menyetujui menjadi pengacara capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah langkah tepat.

"Bagi Pak Yusril memilih menyetujui menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf yang merupakan capres 'incumbent', bisa sama-sama berkuasa. Pak Yusril juga dapat mengamankan partainya, PBB (Partai Bulan Binatang) yang selama ini sulit masuk Senayan," kata Ujang Komaruddin, ketika dihubungi, Senin (5/11) malam.

Ujang Komaruddin mengatakan hal itu ketika diminta tanggapannya mengenai pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut, dirinya menyetujui menjadi pengacara pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dalam menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Ujang Komaruddin menjelaskan, dari pendekatan Joko Widodo sebagai capres petahana, membutuhkan berbagai dukungan untuk memenangkan kembali pemilu presiden, antara lain dengan merekrut tokoh-tokoh yang kritis maupun yang berseberangan pandangan.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Ujang menyebut beberapa tokoh yang sudah direktrut antara lain, Kapitra Ampera (Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq), Ali Mochtar Ngabalin, dan saat ini Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang mantan pengacara capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 2014.

"Tokoh-tokoh kritis yang direkrut ke kubu 'incumbent' (petahana) menjadi penting untuk menambahkan kekuatannya dan sebaliknya melemahkan kekuatan lawan dalam menghadapi, Pemilu 2019," tuturnya dilansir Antara.

Bergabungnya Yusril Ihza Mahendra di kubu pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf, menurut Ujang, menjadi penting karena Yusril juga dikenal sebagai pengacara Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan Pemerintah.

"Kalau Pak Yusril menyatakan setuju menjadi pengacara Pak Jokowi dan Ma'ruf, bukan terjadi perpecahan, tapi Pak Yusril merapat kekuasaan," ujarnya.

Menurut dia, bagi Yusril Ihza Mahendra, kondisi saat ini lebih baik mendukung capres petahana, yang dampak politisnya dapat mengamankan partainya, PBB, yang selama ini sulit untuk berada di Senayan.

"Pak Yusril sebagai tokoh utama PBB, tentunya gerbong partainya akan terbawa," ucapnya, menjelaskan. (*)

#Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan