Yusril: PBB Sultra Jadi yang Pertama Dukung Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Januari 2019
Yusril: PBB Sultra Jadi yang Pertama Dukung Jokowi-Ma'ruf

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok PBB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kader dan pengurus Sulawesi Tenggara merupakan yang pertama mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wapres Joko Widodo-Ma'aruf Amin untuk pilpres 2019.

"Fakta politik sulit diprediksi. Sebelum mencapai suatu keputusan pasti melalui dinamika yang kadang-kadang sulit diterima tetapi itulah politik," kata Yusril saat menyampaikan sambutan pada Rakorwil dan pembekalan calon legislatif di Kendari, Senin (21/1)

Yusril Izha Mahendra bersama kader PBB di Jakarta
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Secara formal PBB hingga saat ini belum mengumumkan ke publik kemana jangkar berlabuh di antara dua pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'aruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tetapi mencermati aspirasi kader maupun pengurus nampaknya dari waktu ke waktu mengarah pasangan petahana Jokowi-Ma'aruf Amin.

Meskipun demikian PBB memahami aspirasi beragam yang mewarnai perjalanan politik menuju pilpres 17 April 2019.

"Di sebagian wilayah atau daerah sudah mendeklarasikan dukungan ke calon presiden pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan untuk pasangan calon presiden Jokowi-Ma'aruf baru Sultra. Itulah realita politik," kata Yusril seperti dikutip Antara, Selasa (22/1).

Menyikapi perbedaan sikap tersebut, menurut Yusril tidak penting untuk dipertentangkan karena tidak membawa manfaat, baik bagi kader maupun organisasi.

Pilpres 2014 yang lalu PBB mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hata Rajasa sedangkan pilpres 2009 PBB secara formal tidak memberi dukungan.

"Fakta-fakta tersebut patut menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai proses pematangan diri dalam kancah politik yang semakin menantang," tambahnya.

Dalam suasana Rakorwil dan pembekalan calon legislatif kalangan pengurus, kader, ketua DPD kabupaten/kota dibawah komando Ruksamin sebagai Ketua DPW PBB Sultra mengikrarkan komitmen politik menghadapi pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (MP/Win)

Pernyataan komitmen kader dan pengurus PBB meliputi kesanggupan mewujudkan capaian target satu daerah pemilihan satu kursi termasuk tingkat provinsi hingga DPR RI.

"Khusus pernyataan komitmen dukungan calon presiden mengandung pesan agar Pimpinan Pusat PBB membulatkan sikap mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden Jokowi-Ma'aruf. Pak Yusril jangan ragu bersikap," kata Ruksamin. (*)

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan