Yusril Kuliahi Jokowi Sore Ini

MerahPutih Nasional - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan kuliah kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai plt Kapolri.

Yusril, yang juga bekas Menteri Sekretaris Negera (Menseneg), menegaskan pemberhentian Kapolri harus mendapat persetejuan DPR RI. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Mestinya Presiden dan DPR tahu bhw pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan satu paket bukan dipisah. Sebab baik pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua2nya harus dg persetujuan DPR," kata Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd Sabtu (17/1).

BACA JUGA: IPW Tuding Pengangkatan Badrodin Haiti Cacat Hukum

Lebih lanjut Yusril menjelaskan permintaan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri wajib disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi. Sebaliknya jika Presiden Joko Widodo hendak memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman, maka Presiden Joko Widodo harus mengajukan persetujuan ke DPR RI yang disertai dengan alasan pemberhentian.

"Presiden tdk bisa berhentikan Kapolri tanpa meminta persetujuan DPR spt sekarang dilakukan terhadap Sutarman. Kecuali karena alasan mendesak, Presiden dapat berhentikan Kapolri tanpa minta persetujuan DPR," sambung Yusril.

Yusril menambahkan, yang dimaksud dengan alasan mendesak adalah jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan kondisi negara. Dalam keadaan demikian, presiden dapat memberhentikan Kapolri dan mengangkat Pelaksana tugas tanpa persetujuan DPR RI.

"Namun sesudah itu, presiden harus menjelaskan alasan pemberhentian Kapolri dg alasan mendesak itu. Pada saat yg bersamaan, Presiden harus meminta DPR tentang pengangkatan Plt tadi," tandas Yusril. (bhd)

 Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

BERITA LAINNYA:

Cerita Mantan Wakapolri Tentang Calo di Kalangan Polri

Harga BBM Turun, Tidak Semua Kalangan Sejahtera