Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Rakornas PBB Bakal Undang Presiden

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 08 November 2018
Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Rakornas PBB Bakal Undang Presiden

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) segera menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menentukan dukungan di Pilpres mendatang. Rencananya, Rakornas akan digelar awal Desember 2018 di Jakarta.

Ketua bidang pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono, menjelaskan Rakornas merupakan kelanjutan pascaditunjuknya Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB) sebagai Tim Hukum Jakowi-Ma'ruf Amin.

"Kelanjutan pasca ditunjuknya Pak Yusril sebagai Tim Hukum Pak Jakowi dan Kiai Ma'ruf Amin akan membawa pengaruh signifikan dalam pergerakan dan kinerja mesin Partai PBB," kata Sukmo kepada awak media, Kamis (8/11).

Namun begitu, kata Sukmo, sebagai partai yang memiliki garis struktur hingga level terbawah, pengambilan keputusan mendukung Paslon tertentu akan diambil pada Rakornas mendatang.

"Seperti apa pengaruhnya sampai tingkat akar rumput dan khususnya caleg apakah akan se garis dengan Ketua Umum maka Rakornas akan mendengarkan pandangan para pengurus baik provinsi dan cabang, disanalah nanti sesungguhnya akan keliatan kemana arah PBB dalam soal Pilpres," tuturnya.

jokowi
Presiden Jokowi saat berdialog dengan para caleg yang tergabung dalam Perempuan Keren di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong (MP/Rizki Fitrianto)

Dalam kegiatan tersebut, tambah Sukmo, PBB mempertimbangkan mengundang salah satu Paslon di Pilpres 2019, tak terkecuali Calon Petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam kesempatan agenda partai kurang lebih 2 tahun lalu di Hotel Sahid Jakarat, PBB juga pernah mengundang Pak Jokowi untuk hadir dan beliau hadir waktu itu, bisa jadi Panitia OC juga mempetimbangkan akan mengundang pak Jokowi lagi jika disetujui oleh DPP," tandasnya. (Fdi)

#PBB #Yusril Ihza Mahendra #Jokowi #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Bagikan