Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Rakornas PBB Bakal Undang Presiden

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 08 November 2018
Yusril Jadi Pengacara Jokowi, Rakornas PBB Bakal Undang Presiden

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) segera menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menentukan dukungan di Pilpres mendatang. Rencananya, Rakornas akan digelar awal Desember 2018 di Jakarta.

Ketua bidang pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono, menjelaskan Rakornas merupakan kelanjutan pascaditunjuknya Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB) sebagai Tim Hukum Jakowi-Ma'ruf Amin.

"Kelanjutan pasca ditunjuknya Pak Yusril sebagai Tim Hukum Pak Jakowi dan Kiai Ma'ruf Amin akan membawa pengaruh signifikan dalam pergerakan dan kinerja mesin Partai PBB," kata Sukmo kepada awak media, Kamis (8/11).

Namun begitu, kata Sukmo, sebagai partai yang memiliki garis struktur hingga level terbawah, pengambilan keputusan mendukung Paslon tertentu akan diambil pada Rakornas mendatang.

"Seperti apa pengaruhnya sampai tingkat akar rumput dan khususnya caleg apakah akan se garis dengan Ketua Umum maka Rakornas akan mendengarkan pandangan para pengurus baik provinsi dan cabang, disanalah nanti sesungguhnya akan keliatan kemana arah PBB dalam soal Pilpres," tuturnya.

jokowi
Presiden Jokowi saat berdialog dengan para caleg yang tergabung dalam Perempuan Keren di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong (MP/Rizki Fitrianto)

Dalam kegiatan tersebut, tambah Sukmo, PBB mempertimbangkan mengundang salah satu Paslon di Pilpres 2019, tak terkecuali Calon Petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam kesempatan agenda partai kurang lebih 2 tahun lalu di Hotel Sahid Jakarat, PBB juga pernah mengundang Pak Jokowi untuk hadir dan beliau hadir waktu itu, bisa jadi Panitia OC juga mempetimbangkan akan mengundang pak Jokowi lagi jika disetujui oleh DPP," tandasnya. (Fdi)

#PBB #Yusril Ihza Mahendra #Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang pemiliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Indonesia
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sekjen PBB membahas reformasi sistem multilateral serta kemajuan mencapai Agenda 2030
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Poin Poin Pertemuan Presididen Prabowo Dengan Sekjen PBB António Guterres di  Hambalang
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Bagikan