Andika Pratama
MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ikut angkat bicara soal kematian seorang wartawan harian Kemajuan Rakyat di Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Yusril menilai perlu ada pendalaman pemeriksaan oleh pihak kepolisian terkait keanehan yang menyebabkan Yusuf meninggal dunia.
"Mestinya tidak cukup dijelaskan dengan visum, tetapi harus dilakukan secara mendalam dengan melakukan bedah mayat (otopsi) untuk memastikan penyebab kematiannya," kata Yusril melalui keterangan persnya, Selasa (12/6).
Pria yang menjabat sebagai Ketum PBB itu pun mendorong agar dilakukan otopsi oleh dokter untuk menjelaskan penyebab kematian Yusuf.
"Dengan otopsi, dokter dapat menjelaskan penyebab mengapa Yusuf sesak nafas dan muntah-muntah serta meninggal hanya sekitar 30 menit setibanya di rumah sakit," imbaunya.
Otopsi terhadap jenazah Yusuf, menurut Yusril, akan membuka tabir misteri kematiannya. Kalau kematiannya wajar, maka masalahpun selesai. Artinya, ajal memang telah tiba bagi almarhum, yang memang tidak dapat ditunda oleh siapapun.
"Tapi kalau kematiannya tidak wajar, maka penanganan kasus kematiannya harus melibatkan Bareskrim Mabes Polri agar dapat menghasilkan penyelidikan dan penyidikan yang obyektif, siapa yang bertanggungjawab atas kematian Yusuf," imbuhnya.
Kematian M. Yusuf sempat menghebohkan publik tanah air khususnya masyarakat Kalsel karena dinilai ganjil.
Yusuf meninggal dunia setelah dilarikan dari Lapas Kota Baru ke RSUD setempat akibat menderita sesak nafas dan muntah-muntah.
Dari hasil visum, Kapolres Kotabaru mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Yusuf. Jenazah langsung diserahkan ke keluarganya dan dimakamkan keesokan harinya, Senin, 11 Juni 2018.
Sekadar informasi, Yusuf menjadi tahanan lantaran dilaporkan melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian oleh PT MSAM, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Haji Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batubara dan perkebunan terkemuka berbasis di Batulicin, Kalimantan Selatan. Yusuf didakwa melanggar Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman penjara maksimum 6 tahun atau denda 1 milyar. (Fdi)
