Hendaru Tri Hanggoro
MerahPutih.com - Rencana Pemerintah Australia untuk menjadikan negaranya jadi yang pertama melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial justru memicu drama.
Kali ini, YouTube dan pengawas internet nasional saling adu argumen soal siapa yang lebih peduli terhadap keselamatan anak.
Undang-undang baru yang akan diluncurkan pada Desember 2025 ini bakal memberikan sanksi kepada platform media sosial yang gagal memblokir akses bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Namun, pemerintah pusat yang dipimpin Perdana Menteri Anthony Albanese sempat berencana memberi pengecualian bagi YouTube, karena dianggap punya nilai edukatif.
Komisaris eSafety Julie Inman Grant menolak ide itu.
“Ini bukan pertarungan yang adil kalau menyangkut anak-anak kita,” katanya dalam forum National Press Club, Sydney, seperti dikutip reuters.com (24/6)
Ia menyoroti hasil riset lembaganya yang menyebut 37 persen anak usia 10–15 tahun pernah terpapar konten berbahaya di YouTube. Ini adalah jumlah tertinggi di antara semua platform sosial.
Inman Grant juga mengkritik algoritma YouTube yang dianggap "menggiring anak ke lubang kelinci digital tanpa daya melawan."
Baca juga:
Presiden Prabowo Subianto Terima Kunjungan PM Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta
Namun, YouTube membalas lewat blog resmi.
Rachel Lord, manajer kebijakan publik YouTube Australia dan Selandia Baru, menuding Inman Grant menyampaikan informasi yang bertentangan.
Ia menyoroti bahwa riset pemerintah sendiri menunjukkan 69 persen orang tua menganggap YouTube aman untuk anak-anak.
“Data dan suara orang tua serta guru seharusnya juga dipertimbangkan,” tulisnya.
Menteri Komunikasi Anika Wells belum mengambil keputusan akhir. Tapi ia menegaskan, “Prioritas saya adalah memastikan aturan ini benar-benar melindungi anak-anak dari bahaya media sosial.” (*)
Baca juga:
Bosan Smartphone, Gen Z Beralih ke Ponsel Jadul Blackberry demi Detoks Media Sosial
