Yoon Beri Perintah Tentara untuk Tangkap Anggota Parlemen saat Darurat Militer Korsel

MerahPutih.com - Mantan Komandan Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo bersaksi kepada jaksa bahwa Presiden Yoon Suk Yeol memberikan metode dan instruksi khusus untuk menangkap anggota parlemen selama upaya penerapan darurat militer pada 3 Desember.

"Empat tentara harus masuk dan membawa satu orang keluar masing-masing," kata Lee, yang menyiratkan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan fungsi parlemen, seperti dikutip dari The Korea Times, Jumat (20/12).

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, jaksa dari Markas Besar Investigasi Khusus Darurat Militer, yang dipimpin oleh jaksa Park Se-hyun, menginterogasi Lee dan menemukan bahwa perintah Yoon dikeluarkan setelah ia mengumumkan darurat militer pada pukul 10.27 malam tanggal 3 Desember.

Lee memobilisasi lebih dari 200 personel, termasuk Batalyon Misi Khusus ke-35 dan polisi militer, ke Majelis Nasional.

Baca juga:

MK Korsel Siapkan Bukti untuk Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol

Lee bersaksi kepada jaksa penuntut bahwa ia menerima beberapa panggilan telepon dari Yoon saat bertugas di Majelis Nasional, termasuk dua panggilan telepon yang berisi perintah presiden kepadanya untuk "masuk dan menyeret mereka keluar.

Di antara 200 pasukan Komando Pertahanan Ibu Kota yang dikerahkan, sekitar 40 orang memasuki halaman Majelis Nasional, tetapi tidak seorang pun berhasil memasuki gedung utama, sehingga perintah Yoon tidak terpenuhi.

Lee menjelaskan bahwa setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk mencabut darurat militer, dia secara sukarela menarik pasukan sebelum Yoon secara resmi mengumumkan penghentian tersebut.

Dalam percakapan dengan anggota parlemen Kim Byung-joo dan Park Sun-won dari oposisi utama Partai Demokratik Korea, Lee menyampaikan bahwa mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga telah menyatakan kekhawatiran tentang pergerakan pasukan.

Baca juga:

MK Korsel Siapkan Bukti untuk Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol

Ia mengaku telah menginstruksikan para prajurit untuk bertindak tanpa senjata, dengan mengutamakan keselamatan sipil. (ikh)