Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS) mengenai potensi benturan hingga konflik terbuka jika persoalan Taiwan tidak tertangani secara tepat. Peringatan tersebut muncul dalam pertemuan resmi antara Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Balai Agung Rakyat, Beijing.
Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa pemimpin China tersebut menegaskan pentingnya stabilitas hubungan bilateral kedua negara. Penanganan isu Taiwan secara benar menjadi kunci utama agar hubungan diplomatik tetap stabil dan tidak membahayakan keamanan global.
Baca juga:
Trump Dipastikan Terbang ke China, Bertemu Xi Jinping Buat Akhiri Permusuhan
Taiwan Sebagai Garis Merah Hubungan Bilateral
Xi Jinping menyebut isu Taiwan merupakan persoalan paling sensitif dan fundamental dalam hubungan China-AS. Menurutnya, upaya mendukung kemerdekaan Taiwan secara langsung meniadakan peluang perdamaian di kawasan Selat Taiwan.
Menjaga stabilitas di wilayah tersebut seharusnya menjadi kepentingan bersama yang melampaui ego politik masing-masing negara.
"Jika tertangani dengan benar, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas secara keseluruhan. Jika tidak, kedua negara akan mengalami benturan bahkan konflik yang membahayakan seluruh hubungan," tegas Xi Jinping seperti dikutip Antara, Kamis (14/5).
Sengketa Senjata Ratusan
Selain membahas kedaulatan wilayah, pertemuan tersebut juga menyinggung ketegangan perdagangan dan konflik di Timur Tengah. Namun, fokus utama tetap tertuju pada dukungan militer AS terhadap Taiwan.
Baca juga:
Trump dan Xi Jinping Bakal Bertemu di Korea Selatan, Kedua Menlu Lakukan Pembicaraan Telepon
Kelompok senator bipartisan di Washington terus mendesak Donald Trump untuk segera mencairkan paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp226,3 triliun yang sempat tertunda di Departemen Luar Negeri.
Tahun lalu, Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS atau Rp177,8 triliun kepada Taiwan. Langkah tersebut memicu protes keras dari Beijing yang hingga kini masih menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri sejak tahun 1949. Sebaliknya, Taiwan tetap teguh mempertahankan posisinya sebagai entitas pemerintahan yang independen.
