Headline

Wiranto Sesumbar Pungli di Birokrasi Pemerintahan Menurun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Juni 2019
Wiranto Sesumbar Pungli di Birokrasi Pemerintahan Menurun

Ilustrasi (Foto: Screenshot saberpungli.id)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan pungutan liar di beberapa tempat sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya.

Wiranto ingin Satgas Saber Pungli tetap konsisten fokus mengawal ini karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga di masyarakat.

"Ya kan dengan adanya pungutan liar di mana pun kan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Mengapa? Tatkala dari produsen ke konsumen, melewati jalur-jalur transportasi, apakah lintas Sumatera, apakah di Pantai Utara Pulau Jawa, dulu kan banyak pungli tuh," jelas Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

BACA JUGA: Wiranto Beri Hormat Prabowo Imbau Pendukung Tak Serbu MK

"Nah, pungli-pungli itu kemudian dibebankan kepada ongkos produksi. Sehingga pada saat sampai ke konsumen harganya tinggi hingga menyebabkan biaya tinggi," sambung Wiranto.

Tahun ini mulai Januari hingga Mei, laporan yang diterima Satgas Saber Pungli via SMS ada 2.068 yang sudah ditangani.

Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)
Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)

Lalu laporan melalui media sosial (medsos) sebanyak 768 laporan, sebagian sudah tertangani. Ada juga 108 laporan lewat website, 40 laporan lewat surat, 30 laporan langsung, 7 laporan lewat email serta 7 laporan lewat call center.

"Itu semua menandakan bahwa masyarakat masih antusias, masih sangat ingin bahwa kehidupan di lingkungan mereka yang masih sarat dengan pungli itu bisa dihapuskan, itu memang kita lanjutkan. Dan tentu secara teknis, kita sudah adakan perbaikan-perbaikan prosedur dan sebagainya. Itu tadi rapat pada hari ini," jelas Wiranto.

Wiranto mencontohkan, pungli di sebagian wilayah Jawa dan Sumatera. "Itu terus dilanjutkan," singkat dia.

BACA JUGA: Wiranto Minta Masyarakat Tenang Jelang Sidang Perdana Sengketa Piplres di MK

Menurut Wiranto, selain karena keberadaan Satgas Saber Pungli, reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah juga berperan besar dalam menghapus pungli.

Akibatnya pengurusan perizinan jadi lebih cepat dan efisien. Masyarakat menurutnya kini jauh lebih percaya kepada aparat biroksasi. (Knu)

#Satgas Saber Pungli #Wiranto #Menkopolhukam
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Prabowo Tunjuk Menhan Sjafrie Jadi Menkopolkam Ad Interim
Indonesia
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Beberapa modul harus disesuaikan dengan era anak muda sekarang, era kekinian
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 November 2024
BG Tekankan Penguatan Nilai-Nilai Nasionalisme di Momen Hari Pahlawan
Indonesia
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus pimpin rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 Oktober 2024
Wamenko Polkam: Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Wiranto lahir di Yogyakarta 4 April 1947
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Oktober 2024
Sepak Terjang Wiranto, Pernah Diisukan Berseberangan kini Jadi Penasihat Khusus Prabowo
Indonesia
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
“Kita Impor bahan baku yang belum ada, misal upaya beli sapi perah kecil dengan harapan 5 tahun ke depan sapi baru bisa diperah. Kolaborasi swasta diperlukan.”
Wisnu Cipto - Kamis, 19 September 2024
Swasta Bersedia Bantu Impor Sapi Perah Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI dan Polri tidak melakukan rotasi pejabat di daerah jelang Pilkada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juli 2024
Pimpinan TNI dan Polri Diminta Tak Rotasi Pejabat jelang Pilkada 2024
Indonesia
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juli 2024
Menko Polhukam Minta Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri Berperan Amankan Pilkada
Indonesia
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
RUU yang akan disahkan akan menjadi landasan TNI dan Polri bertugas dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Pemerintah Jamin Revisi UU TNI dan Polri Tidak Labrak Putusan MK
Indonesia
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Hadi Tjahjanto melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan Rencana Undangan Undangan (RUU) Perubahan UU TNI dan Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juli 2024
Menkopolhukam Hadi Minta Masukan Publik Pada RUU Perubahan UU TNI dan Polri
Indonesia
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
KPU Diminta Adil dan Netral di Pilkada 2024
Bagikan