Luhung Sapto
Pemerintah menjamin hak-hak setiap warga negara, baik itu warga mayoritas maupun minoritas. Memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, baik mayoritas maupun minoritas merupakan kewajiban pemerintah.
Pandangan itu disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di depan warga keturunan Tionghoa di sela menghadiri acara yang diselenggarakan Forum Kebangsaan dengan tema “Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Peran serta Masyarakat Guna Memperteguh Kebhinekaan Dalam Rangka Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
"Hingga sekarang ini persatuan tidak pernah retak dan tidak pudar. Dari dialog yang baru saja, kita menemukan poin-poin bagus di mana kesadaran kita bahwa kaum minoritas dan mayoritas tidak boleh terpecah belah," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (26/1).
Wiranto menambahkan, kaum minoritas juga harus ikut membaur dengan kaum mayoritas. Dengan begitu akan terjadi kesatuan yang solid. Dengan demikian, kata Wiranto, sebutan mayoritas dan minoritas tidak ada dalam kebangsaan Indonesia.
"Saya kira pertemuan semacam ini sangat bagus untuk kembali meningkatkan kesadaran kita sebagai bangsa bahwa kita sudah masuk ke dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika," sambungnya.
Mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini menyebut masyarakat keturunan Tionghoa memang sudah ada dari sebelum Proklamasi kemerdekaan. Bahkan, sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia yang lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wiranto menyampaikan pihaknya selalu berdiskusi dan berbicara dengan masyarakat tionghoa membahas terkait masalah keberagaman suku, agama, etnis, dan sebagainya.
"Setiap kali saya diundang dalam memperingati Gong Xi Fa Cai oleh warga tionghoa, kita selalu berbincang soal masalah keberargaman suku, agama, etnis, dan sebagainya. Kita sudah deklarasikan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai NKRI," kata Wiranto. (Abi)
