WFH Pasca-Lebaran Juga Berlaku ke Swasta, Menko Airlangga Kaji Teknisnya

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
WFH Pasca-Lebaran Juga Berlaku ke Swasta, Menko Airlangga Kaji Teknisnya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, terutama akibat dampak konflik di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Ada penghematan dari segi mobilitas dan penggunaan bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Baca juga:

Skema WFA Geser Pola Mudik 2026, Daerah Terancam Kena Getahnya

Teknis WFA Masih Dikaji

Airlangga menjelaskan fleksibilitas WFH akan berlaku satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan WFH akan diberlakukan pasca-Lebaran, tetapi pemerintah belum menetapkan tanggal pasti.

Menurut dia, untuk teknis pelaksanaan masih dikaji lebih lanjut, termasuk penerapan di sektor swasta dan pemerintah daerah.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," tuturnya.

Baca juga:

Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah

Demi Efisiensi Konsumsi BBM

Dengan WFH, pemerintah berharap dapat menghemat sekitar 20 persen konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harian, mengingat ketidakpastian harga minyak global akibat konflik Timur Tengah.

Airlangga menambahkan durasi kebijakan WFH akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi internasional. “Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” tandasnya. (Knu)

#Work From Home (WFH) #Minyak Mentah #BBM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Meski merestui penyesuaian harga komersial, DPR bersama Pemerintah fokus mengunci stabilitas harga BBM subsidi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
KAI mencatat pengangkutan lebih dari 1 juta ton BBM hingga Mei 2026. Peran kereta api dalam distribusi energi dinilai semakin penting untuk menjaga kelancaran pasokan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
Indonesia
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Kementerian PANRB menyebut kebijakan WFH ASN tidak menurunkan kinerja maupun kualitas pelayanan publik. Sebanyak 95 persen layanan tetap stabil dan digitalisasi pemerintahan semakin meningkat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kementerian PANRB: WFH ASN Tak Turunkan Kinerja, 95 Persen Layanan Publik Tetap Stabil
Indonesia
Harga Pertamax Melonjak, Pertalite Jadi 'Buruan' dan Rentan Disalahgunakan
Pengamat kebijakan publik menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu perpindahan konsumen ke Pertalite dan meningkatkan beban subsidi BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Harga Pertamax Melonjak, Pertalite Jadi 'Buruan' dan Rentan Disalahgunakan
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Hitungan Pertamina Kenapa Pertamax Harus Naik
Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Hitungan Pertamina Kenapa Pertamax Harus Naik
Bagikan