Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 26 Oktober 2021
Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal antara Polri dengan BEM SI di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (1/8). (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajaran TNI-Polri untuk tetap mewaspadai laju peningkatan COVID-19 jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Hal ini disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan Akabri 1990 di Gedung Jaga Nusantara 1 (JN1) Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Selasa, (26/10).

“Saya ingatkan kita tidak boleh lalai, abai dan harus waspada,” kata Sigit.

Baca Juga

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Meskipun angka COVID-19 di Indonesia yang saat ini sudah mulai bisa dikendalikan. Namun hal itu tak lantas membuat penanganan dan pengendalian Pandemi virus corona menjadi tidak maksimal lagi kedepannya.

Sigit menegaskan, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) harus tetap dilakukan meskipun laju pertumbuhan COVID-19 telah menurun. Apalagi, ketika menghadapi libur-libur panjang nantinya.

“Ini membutuhkan kedisiplinan dan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk menjaga prokes karena kita lihat di beberapa wilayah saat ini sudah mulai kendor terutama penggunaan masker,” ucapnya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau vaksinasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Jika tidak waspada dan hati-hati, kedepannya dikhawatirkan akan ada potensi meningkatnya kembali angka COVID-19 terutama saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Mengingat, adanya mobilitas tinggi dari masyarakat.

“Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka covid,” ucap Sigit.

Sigit menuturkan, saat ini Indonesia berada di peringkat nomor satu di Asia Tenggara dalam mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19. Menurutnya, tren positif ini harus tetap dipertahankan kedepannya.

Baca Juga

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Serbuan Vaksinasi di Jawa Timur

Ia pun menyebut kolaborasi antara penegakan aturan, disiplin prokes, pelaksanaan 3M dan 3T serta percepatan vaksinasi adalah kunci untuk tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19.

“Kolaborasi antara penegakan aturan, disiplin prokes, 3M dan 3T serta vaksinasi ini menjadi kolaborasi untuk menjaga laju covid betul-betul bisa dikendalikan,” tutur Sigit.

Sementara itu, disisi lain, Sigit menekankan kepada jajaran TNI-Polri dan stakeholder untuk terus bersinergi dan bergandengan tangan demi mewujudkan target Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) guna mencapai vaksinasi 70 persen pada akhir tahun ini. (Knu)

#Kapolri #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #COVID-19 #Kasus Covid #Anggaran COVID #Vaksin Covid-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Bagikan