Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Februari 2021
Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri diminta total mengawal program vaksinasi nasional yang kini tengah berlangsung. Vaksinasi untuk menciptakan kekebakal komunitas dan salah satu cara menekan penularan COVID-19 ini tidak boleh gagal .

"Saya meminta Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Selasa (16/2).

Baca Juga:

Tokoh Agama hingga Wartawan di Tangerang Disiapkan Terima Vaksinasi COVID-19

Wakil Presiden menegaskan, memastikan program vaksinasi berhasil, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres No.14/2021. Dimana Perpres mewajibkan divaksin bagi mereka yang telah terdaftar dalam register Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagai sasaran vaksinasi.

“Perpres tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang menolak atau menghalangi vaksinasi COVID-19,” tegasnya.

Ia mendorong Polri agar terus meningkatkan prestasi sehingga jadi role model bagi unit kerja lainnya. Mulai di lingkungan kepolisian hingga instansi pemerintah. Polri harus bisa terus memperbaiki kinerja kelembagaan. Hal tersebut dalam rangka bertransformasi mewujudkan polri yang presisi.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo.

"Mendorong Saudara-Saudara untuk terus meningkatkan prestasi dan dedikasi sehingga menjadi role model," ungkap Ma'ruf.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 15 Februari 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama sudah mencapai 74,63 persen. Dengan rincian cakupan vaksinasi tahap 1 sebanyak 1.096.095 orang dan vaksinasi tahap 2 sebanyak 482.625 orang nakes.

Sementara itu, berdasarkan pendataan yang dilakukan Kemenkes sampai saat ini, jumlah SDM Kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 adalah 1.468.764 orang. Setelah tenaga kesehatan, pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi massal pada warga terutama yang bekerja dalam bidang jasa. (Knu)

Baca Juga:

Jalan Panjang Pulihkan Ekonomi Jika Pandemi COVID-19 Tidak Ditangani Serius

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Kapolri #Kapolri Listyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Listyo Perintahkan Penyadapan, Dijerat Pidana Penjara 10 Tahun
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Bagikan