Wakil Ketua MPR Sebut Megawati Tidak Tahu Besaran Gaji BPIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 30 Mei 2018
Wakil Ketua MPR Sebut Megawati Tidak Tahu Besaran Gaji BPIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil ketua MPR Ahmad Basarah menyebut Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak pernah menerima gaji sejak dilantik menjadi punggawa Lembaga setingkat menteri itu.

Bahkan, sejak masih bernama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) Megawati, Yudy Latief, Mahfud MD dan sejumlah pimpinan lainnya belum pernah menerima uang sepeser pun dari negara.

"Bu Mega bersama 8 orang anggota Dewan Pengarah lainnya dan juga Kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara," kata Ahmad Basarah melalui keterangan persnya.

Padahal, kata Basarah, UKPPIP maupun BPIP adalah organisasi resmi pemerintah/negara dengan tugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila.

megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat peluncuran dan peringatan 63 Konferensi Asia Afrika (KAA), pameran arsip KAA dan dokumenter pidato 'tiga tinta emas abad 20' yang disampaikan Soekarno dalam KAA, PBB dan GNB di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (17/4). (MP/Fadhli)

"Tugas sebagai Dewan Pengarah sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila karena sebagai lembaga baru harus ditata dari titik nol, namun Bu Mega dan tokoh-tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi," ujarnya.

Terkait kemunculan besaran gaji Pimpinan BPIP yang ditandatangani Presiden Jokowi, Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa mereka pun tidak sama sekali mengetahuinya apalagi ikut mengusulkan.

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah UKPPIP/BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," imbuhnya.

Sebab, menurutnya penetapan hak-hak keuangan pejabat dan penyelenggara negara di putuskan oleh pemerintah dalam hal ini melalui rapat kementerian terkait dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

"Penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang sekarang beredar di ranah publik jika hal itu benar, juga tidak mungkin keputusan tersebut dibuat tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap dia.

megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat peluncuran dan peringatan 63 Konferensi Asia Afrika (KAA), pameran arsip KAA dan dokumenter pidato 'tiga tinta emas abad 20' yang disampaikan Soekarno dalam KAA, PBB dan GNB di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (17/4). (MP/Fadhli)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua BPIP sebesar Rp5 juta perbulan.

"Gajinya Rp5 juta, tunjangan jabatan Rp13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp4-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (28/5).

Menurutnya, tunjangan jabatan yang diterima BPIP tercatat paling rendah jika dibandingkan badan-badan yang lain.

"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil Rp13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp13 juta sampai puluhan juta," pungkasnya. (Fdi)

#Ahmad Basarah #Megawati Soekarnoputri #BPIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana duka setelah wafatnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Megawati dan SBY absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Namun, Jokowi dipastikan hadir dalam sidang tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Bagikan