Wakil Ketua DPR Janji Bahas RUU PRT Sebagai Hadiah May Day
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)
MerahPutih.com - Hari buruh tahun ini, sejumlah isu yang akan diangkat oleh berbagai serikat buruh. Salah satunya adalah meminta negara untuk mengesahkan RUU PPRT.
Sedangkan lima isu lainnya, yakni meminta pemerintah menghapus tenaga kerja outsourcing, meminta upah yang layak, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Serta satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 188 Tentang Perlindungan Buruh Perikanan," kata Said.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai hadiah dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day.
Baca juga:
Disebut akan Dihadiri Prabowo, Partai Buruh Serukan 6 Isu Perjuangan di May Day
Menurut dia, hadiah untuk para pekerja rumah tangga itu sudah mendapatkan persetujuan dari para Pimpinan DPR RI, termasuk dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Hadiah dari DPR Untuk kaum pekerja," kata Dasco usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah setelah menyerap aspirasi dari kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas guna memitigasi PHK oleh para perusahaan.
"Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila Itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini," kata dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sekitar 90 persen buruh berbagai serikat pekerja dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, akan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5). (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Rabu Lusa Buruh Geruduk Istana, Bawa 3 Isu Besar
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
DPR Godok Perlindungan Ganda dalam RUU PPRT, Majikan dan Pekerja Harus Terlindungi
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum