Waketum Gerindra: JK Punya Hasrat Berkuasa

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 08 Januari 2016
Waketum Gerindra: JK Punya Hasrat Berkuasa

Wapres Jusuf Kalla (Foto:setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Perang dingin antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diduga sudah terjadi sejak pembentukan Kabinet Kerja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengindikasikan, beberapa variabel yang meyakinkan bahwa ada pertarungan di antara kedua kubu, kubu Jokowi dan kubu Jusuf Kalla.

Menurut Arif, indikasi pertama adalah konflik ketika Presiden Jokowi memasang Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan. Fungsi kepala staf kepresidenan diketahui tidak beda jauh dengan kewenangan sebagai wakil presiden. Hal tersebut membuat JK tidak berkenan terhadap mantan duta besar untuk Singapura itu. Bahkan, Arif menyebut JK memiliki hasrat sangat besar untuk berkuasa.

"Perlu dicatat, waktu SBY sama JK, yang jadi presiden itu JK bukan SBY. Saat ini, JK seperti anak pungut. Dia dipungut sama Ibu Mega, harusnya dia nurut sama Mega. Tapi kalau hasrat untuk menguasai itu ada," ujar Arif dalam diskusi "Jokowi VS JK Dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II", di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1).

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menambahkan, perseteruan dan bentrokan itu terjadi sejak pembentukan kabinet pertama kali. Arif juga meminta agar Wapres Jusuf Kalla sadar serta introspeksi diri dalam posisinya, bahwa yang berhak melakukan reshuffle adalah presiden.

"Jadi memamg reshuffle itu adalah haknya Pak Jokowi bukan haknya JK. Ini yang harusnya JK sadar. Sekalipun itu haknya Jokowi, secara etika dan moral Pak Jokowi harus mendengarkan kata-kata ibunya, Megawati," cetus Arif.

Peta politik saat ini terbentuk menjadi empat kutub dalam pertarungan bongkar-pasang kursi menteri mendatang. "Ini yang terjadi tarik menarik empat kutub. Mega, Jokowi, Luhut dan JK," kata Arif. (dit)


BACA JUGA:

  1. Arif Poyuono: Keluarga JK Nikmati Fasilitas Pemberian Lino
  2. Loyalis JK: Tak Ada Keretakan antara Presiden dan Wapres
  3. Ubedilah: Reshuffle Bukti Lemahnya Konsolidasi Elit Politik
  4. Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Besar-Besaran
  5. Membongkar Kekuatan Politik Jusuf Kalla
#Arief Poyuono #Reshuffle Kabinet #Wapres Jusuf Kalla #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Bagikan