MerahPutih.Com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan lelang konsolidasi dalam proyek pembagunan akan dikaji ulang. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
"Dari awal karena masukan dari Kadin dari Hipmi, dunia usaha khususnya penggerak usaha kecil menengah, lelang konsolidasi ini sangat tidak adil bagi usaha kecil dan usaha menengah," kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
Menurut Sandiaga Uno konsolidasi lelang juga tidak sepenuhnya efektif, karena terkadang perusahaan besar yang memenangkan lelang akan melakukan subkontrak ke perusahaan kecil dengan membayar perusahaan kecil lebih murah.
"Maka dari itu dirinya merasa perlu mengkaji sistem konsolidasi lelang," kata Sandi.
Sebagaimana dilansir Antara, Wagub Sandiaga tetap tidak mentolerir perbuatan lelang yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Namun akan tetap membuat sistem lelang yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah.
"Ini akan kita kaji. Kita akan pastikan ada keberpihakan kepada usaha kecil usaha menengah dan pengusaha pemula tanpa mengorbankan tata kelola yang baik. Kita tidak akan tolerir pada sikap dan perbuatan koruptif," kata Sandiaga Uno.
Lelang konsolidasi merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. "Iya memang sesuai Inpres, tetapi masih banyak Inpres lain yang mendukung usaha kecil dan menengah.
“Sedangkan untuk pengawasan lelang akan terbuka digital dan dipastikan semua bisa mendapatkan informasi tentang lelang tidak ada pengaturan seperti selama ini dituduhkan, “pungkas Wagub Sandi Uno.(*)