Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Banjir masih menghantui warga DKI tiap tahunnya, walaupun pemerintah daerah terus mengupayakan normalisasi sungai dan pembuatan sumur resapan. Tetapi di Ibu Kota ada 13 sungai yang pengelolaan di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, semua program terkait pengendalian banjir dan penanganan banjir, sudah disusun perencanaannya oleh Dinas Sumver Daya Air (SDA) DKI Jakarta pada anggaran tahun 2022.
Baca Juga:
Kementerian PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong untuk Kurangi Banjir Jakarta
Termasuk program normalisasi, naturalisasi, pembangunan tanggul polder, pembangunan waduk, dan pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal, diklaim Wagub, dibicarakan dengan Kementerian PUPR.
Ia meyakinkan, jika semuanya program penanggulangan banjir, sudah disusun dengan baik oleh jajaran Pemprov DKI. Sehingga nantinya tinggal dilakukan eksekusi atau digarap.
"Semua sudah di susun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," ungkapnya.
Pemprov DKI, kata Wagub, telah menganggarkan uang sebesar Rp 120 miliar untuk pembuatan sumur resapan pada APBD 2022 mendatang demi pencegahan banjir.
"Jadi program yang ada, disepakati dan dipilih berapa besarnya, tentu ada prioritas-prioritas dan tahap-tahapannya," katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengerjakan proyek normalisasi sungai pada sisa masa jabatan.
"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi dan restorasi sungai. Kami mendorong agar ini dilaksanakan," kata Agustina di Gedung DPRD DKI.
Agustina meminta Pemprov DKI menambahkan anggaran untuk program normalisasi dan restorasi sungai Rp 1,2 triliun pada 2022, serta mengalihkan anggaran lain yang dinilai tidak jelas, seperti sumur resapan dialihkan untuk normalisasi.
"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ujar dia.
Sementara itu, mengatasi perubahan iklim, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan tanggul pantai. Pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer.
Tahun 2014, pembangunan tanggul pantai Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter. Dilanjutkan tahun 2016-2018 pembangunan tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa dari total 120 km rencana tanggul pantai sepanjang 46,2 km adalah tanggul kritis yang dibutuhkan segera dibangun.
"Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km. Dari hasil perjanjian kerja sama (MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km," kata Jarot beberapa waktu lalu. (Asp)
Baca Juga:
Banjir Jakarta Diklaim Tidak Separah Daerah Lain di Pulau Jawa
