Wagub DKI Pastikan tidak Ada Penyekatan saat Libur Natal dan Tahun Baru

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah menyiapkan kebijakan saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun, Pemprov akan mendirikan pos pelayanan sebagai ganti dari pos penyekatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, pos pelayanan itu dibuat bersama oleh Pemprov DKI, Dishub DKI, dan Polda Metro Jaya. Tetapi, dia belum merinci detail dari kegiatan pos pelayanan saat Natal dan Tahun Baru tersebut.

Baca Juga

Libur Nataru, Kepala Daerah Harus Aktifkan Satgas COVID-19 Mikro

"Insya Allah tidak ada penyekatan, namun nanti akan didirikan pos-pos pelayanan yang dibuat oleh Pemprov DKI, oleh Dishub, oleh Polda Metro dan instansi terkait ya," ucap Riza di Condet, Jakarta Timur, Minggu (12/12).

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, pihaknya tidak akan memberlakukan kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM) saat libur Natal dan Tahun Baru.

"Insya Allah mudah-mudahan tidak ada SIKM, nanti kita tunggu saja ya kebijakannya," lanjut Riza.

Baca Juga

Libur Nataru, Aparat di Solo Dikerahkan Periksa Surat Vaksinasi dan Hasil Antigen

Terkait penerapan ganjil-genap, tutur Riza, dirinya belum bisa menyampaikan karena masih dalam pembahasan kebijakan.

"Iya nanti kita tunggu kebijakannya. Segera kami sampaikan, namun yang bisa kami sampaikan tidak ada penyekatan. Yang ada akan dibangun pos-pos pelayanan," kata Riza.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama 10 hari menjelang akhir tahun pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1430 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 COVID-19 yang menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. (*)

Baca Juga

Libur Nataru, Ganjar Prediksi 4,8 juta Pemudik Masuk Jateng