Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta

MerahPutih.com - Sejumlah pihak mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memecat direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) akibat rentetan kecelakaan bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mau berkomentar lebih serius hal tersebut. Kini, pihaknya tengah fokus mengevaluasi secara mendalam kinerja dari petinggi moda transportasi unggulan DKI Jakarta itu.

Baca Juga

Direksi TransJakarta Diduga Nonton Hiburan Belly Dance, Wagub DKI Beri Respons

"Ya nanti semua apapun kekurangannya terkait masalah Transjakarta yang belakangan terjadi kecelakaan ini sedang kita evaluasi secara menyeluruh," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).

Lanjut Riza, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan ini. Hingga nantinya kecelakaan bus TransJakarta tak terulang kembali yang dapat merugikan masyarakat.

"Dan juga melibatkan pihak-pihak lainnya untuk kita carikan solusi yang terbaik ya, apa sesungguhnya yang menjadi penyebabnya," papar Riza.

Baca Juga

Komisi B Beri Sejumlah Rekomendasi ke TransJakarta

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menilai kesehatan dari pengemudi armada mejadi hal yang penting untuk dibahas, dan dipertimbangkan pada evaluasi yang nanti akan dilakukan.

"Tentu kesehatan menjadi perhatian kita bersama, umur juga mungkin menjadi pertimbangan, fisiknya, pengetahuan dan lain sebagainya jadi banyak faktor yang mempengaruhi dilakukan evaluasi," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta agar ada perombakan di tubuh Direksi PT Transjakarta agar terjadi perbaikan dari masalah yang terjadi belakangan ini.

"Kami anjurkan mereka dicopot. Okelah Direktur Utama baru sebulan, mungkin dia badluck saja. Tapi yang sudah bertahun-tahun di sana, mereka harus bertanggungjawab," tegas Gilbert. (Asp)

Baca Juga

Rentetan Kecelakaan TransJakarta, DPRD DKI Wacanakan Pembentukan Pansus