Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai kontroversi.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengkritisi niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM baik Pertalite atau solar. Apalagi setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan pemerintah sebagai barang subsidi.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang. Baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga:
Melonjaknya Suku Bunga BI Sinyal BBM Subsidi akan Naik
Perlu diperhatikan pula terkait inflasi di banyak negara sudah berdampak pada Indonesia.
Inflasi tahunan sudah hampir menembus 5 persen dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32 persen.
"Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat," ujarnya, Rabu (24/8).
Anis menjelaskan bahwa mulai normalnya kehidupan masyarakat sesudah aktivitas ekonomi membaik.
Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
"Bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan," tutur politikus perempuan asal DKI Jakarta ini.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pun menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha.
Terutama sektor UMKM, juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah.
Baca Juga:
Demokrat DKI Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Semakin Sengsara
Ia melihat, selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya.
Ia menyebut, efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps.
"Dihawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat," katanya.
Menurut Anis, sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja seperti angkutan umum atau motor roda dua ber-cc rendah.
Selain itu bisa dengan mengurangi budget anggaran lain hingga menghentikan beberapa program yang kurang berdampak secara ekonomi.
"Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat banyak," tutup dia.
Seperti diketahui, pemerintah sedang menghitung harga BBM subsidi.
Hasilnya akan diumumkan pekan ini, apakah harga Pertalite cs naik atau tidak.
Pertamina beberapa waktu sebenarnya sudah menaikan harga BBM nonsusbidi yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Harga Pertalite dan Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Tengah Siapkan Skema Alternatif Kenaikan Harga BBM
