Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Jember, dan Blitar.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjanjikan antrean dapat terurai atau terselesaikan dalam 1–2 hari ke depan.
Intinya, kami dalam satu-dua hari ini sudah harus tuntas masalah di Jatim,
ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/10).
Laode menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Laode berharap agar antrean panjang yang terjadi di Bali, tidak terjadi lagi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.
Baca juga:
Antrean BBM di Bali Mulai Mereda, Aturan Ganjil-Genap Diperpanjang hingga 23 Oktober
Laode juga membantah perihal pasokan BBM Jawa Timur didistribusikan ke Bali ketika krisis BBM terjadi di Bali.
Oh, nggak. Jawa Timur ini kan masuk MOR V (Marketing Operation Region V), Jatimbalinus. Jangan sampai dikirim ke tempat-tempat lain dari sana, tetapi Jatimnya sendiri tidak terpasok dengan baik,
ucap Laode.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.
Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.
Koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian ESDM memastikan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan. Selain itu, pengawasan distribusi diperketat, termasuk menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
Ia mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan dan pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan.
Masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia,
katanya.
