Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wacana menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketua koalisi besar diperkirakan sulit terwujud. Alasannya, Jokowi bukan seorang ketua umum partai politik (parpol), sementara koalisi besar terdiri dari berbagai macam partai.
"Kalau dia (Jokowi) menjadi ketua, dia harus ketua partai, enggak mungkin lah ujug-ujug," kata Pengamat politik, Ikrar Nusa Bakti dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (16/3).
Baca juga:
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Gibran: Belum Ada Pembicaraan dengan Beliau
Bahkan, kata Ikrar, wacana tersebut secara tidak langsung sudah ditentang salah satu partai Koalisi Indonesia Maju, yakni Partai Demokrat.
"Demokrat mengatakan ini kan kami independen, kenapa kemudian kita harus disatukan menjadi koalisi besar dan kita harus tunduk pada pemimpin dari koalisi ini," ujarnya.
Koalisi besar di Indonesia memang pernah terbentuk pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca juga:
Bedanya, pada zaman itu, kata Ikrar, SBY mengangkat Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi ketua koalisi.
"Pertanyaan saya, ketua koalisi itu kan pada masa itu digagas oleh presiden, pertanyaan saya apakah Prabowo memang menggagas adanya koalisi besar itu?" jelasnya.
"Apalagi kemudian dikatakan ini akan jadi koalisi permanen untuk 20 tahun ke depan untuk menunjang proyek yang disebut dengan Indonesia Emas 2045," sambung Ikrar. (Pon)
Baca juga:
