Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)
MerahPutih.com - Baru-baru ini beredar pesan berantai atau broadcast di grup WhatsApp terkait rekrutmen pekerjaan untuk warga ber-KTP Surabaya melalui pendaftaran di RT masing-masing. Namun, informasi tersebut adalah tergolong hoaks.
“Kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks). Yang jelas itu bukan broadcast dari pemkot dan informasinya bukan sumber dari Pemkot Surabaya,” tutur Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Jumat (19/3).
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya kini sedang mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga:
(HOAKS atau FAKTA) : Sitkom Bajaj Bajuri di Tahun 2002 Ramalkan Pandemi Corona
Pendataan kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Petugas pendataan kali ini tidak hanya mengamati kondisi rumah warga.
Namun, memeriksa setiap KK berapa yang bekerja dan bekerja di mana, berapa jumlah penghasilan yang diterima dalam satu bulan.
“Untuk data MBR ini diverifikasi oleh RT, lalu divalidasi kelurahan dan kemudian disurvei dinas sosial. Untuk itu, selama beberapa pertemuan Pak Wali Kota di sejumlah kecamatan, beliau mengimbau para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” terang Febriadhitya.
Data MBR plus tersebut menjadi acuan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi dengan bermacam-macam tahapan.
Program tersebut bisa berbentuk pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta di Surabaya, dan bisa jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, pihaknya sedang menggelar pendataan MBR dan DTKS. Data tersebut diinput dalam sebuah aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibesut Diskominfo.
“Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lengkap,” katanya.
Sumber data MBR itu tetap dari dinas sosial dan disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Ada Kasus COVID-19 di Bhutan karena Penduduknya Vegetarian
Kemudian, ketua RT memverifikasi data tersebut dan divalidasi kelurahan sekaligus disurvei pihak dinsos.
“Untuk pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru dan masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh dinsos,” jelas Anang, panggilan akrabnya.
Menurut Anang, data MBR yang sudah clear itu yang dijadikan acuan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi.
"Usai diintervensi oleh pemkot, diharapkan warga atau keluarga tersebut bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya menyusut," pungkasnya. (Andika Eldon/Jawa Timur)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Bahlil Ngambek dan Ancam Mundur dari Jabatan Menteri ESDM jika Purbaya Turunkan Harga BBM
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Nyatakan Indonesia siap Berperang Melawan Israel
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Menolak Dijadikan Wapres, Pilih Fokus Turunkan Harga Bensin dan Sembako
[HOAKS atau FAKTA]: Garuda Indonesia Rekrut 'Pramugari Gadungan' yang Pakai Seragam Maskapai Batik Air
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Persiapkan Menkeu Purbaya Jadi Presiden di Periode Selanjutnya
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
[HOAKS atau FAKTA]: Menggunakan Handphone di Ruangan Gelap bisa Sebabkan Kebutaan pada Mata
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Sejumlah Menteri ketika Retret di Hambalang
[HOAKS atau FAKTA]: Pengaruh Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Sepakat Harga BBM Turun jadi Rp 7 Ribu Per Liter
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai