Via WhatsApp, Lowongan Kerja Khusus Warga Ber-KTP Surabaya Hoaks
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)
MerahPutih.com - Baru-baru ini beredar pesan berantai atau broadcast di grup WhatsApp terkait rekrutmen pekerjaan untuk warga ber-KTP Surabaya melalui pendaftaran di RT masing-masing. Namun, informasi tersebut adalah tergolong hoaks.
“Kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks). Yang jelas itu bukan broadcast dari pemkot dan informasinya bukan sumber dari Pemkot Surabaya,” tutur Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Jumat (19/3).
Ia menambahkan, Pemkot Surabaya kini sedang mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga:
(HOAKS atau FAKTA) : Sitkom Bajaj Bajuri di Tahun 2002 Ramalkan Pandemi Corona
Pendataan kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Petugas pendataan kali ini tidak hanya mengamati kondisi rumah warga.
Namun, memeriksa setiap KK berapa yang bekerja dan bekerja di mana, berapa jumlah penghasilan yang diterima dalam satu bulan.
“Untuk data MBR ini diverifikasi oleh RT, lalu divalidasi kelurahan dan kemudian disurvei dinas sosial. Untuk itu, selama beberapa pertemuan Pak Wali Kota di sejumlah kecamatan, beliau mengimbau para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” terang Febriadhitya.
Data MBR plus tersebut menjadi acuan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi dengan bermacam-macam tahapan.
Program tersebut bisa berbentuk pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta di Surabaya, dan bisa jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, pihaknya sedang menggelar pendataan MBR dan DTKS. Data tersebut diinput dalam sebuah aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibesut Diskominfo.
“Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lengkap,” katanya.
Sumber data MBR itu tetap dari dinas sosial dan disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Ada Kasus COVID-19 di Bhutan karena Penduduknya Vegetarian
Kemudian, ketua RT memverifikasi data tersebut dan divalidasi kelurahan sekaligus disurvei pihak dinsos.
“Untuk pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru dan masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh dinsos,” jelas Anang, panggilan akrabnya.
Menurut Anang, data MBR yang sudah clear itu yang dijadikan acuan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi.
"Usai diintervensi oleh pemkot, diharapkan warga atau keluarga tersebut bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya menyusut," pungkasnya. (Andika Eldon/Jawa Timur)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Dirut BPJS Kesehatan Minta Prabowo ‘Restui’ Penaikan Tarif Iuran 50 Persen
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Lelang Gunung Lawu untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tetapkan Status Bencana Internasional untuk Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Banjir Sumatra Barat, Ikan Hiu Sampai Masuk ke Pemukiman Warga di Padang
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Tak Tetapkan Status ‘Bencana Nasional’ di Sumatra karena Bukan Bagian dari Wilayah Jawa
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Duit Rp 50 Juta untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Jelang Akhir Tahun