Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan, penyaluran bansos tunai harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dijaga akuntabilitasnya. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan harus berkoordinasi memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.
"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Baca Juga:
Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun
Ia mengakui, mengungkapkan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis.
Hal itu menurut dia, seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran, sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.
"Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," katanya.
Ia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan secara ketat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dalam rangka menekan dampak pandemi COVID-19.
"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/1). (Pon)
Baca Juga:
Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai
