Usulan Indonesia Terkait APEC Masuk Deklarasi Da Nang

MerahPutih.Com - Pemerintah Indonesia patut berbangga karena sejumlah usulan Indonesia masuk Deklarasi Da Nang sebagai hasil akhir dari Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017.

"Ada beberapa hal yang kita perjuangan untuk masuk dokumen," kata Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).

Usulan Indonesia yang masuk deklarasi antara lain sebagai negara maritim ingin agar dampak negatif "illegal fishing" ditangani dengan baik, pembangunan konektivitas daerah-daerah terpencil, pemberdayaan petani dan nelayan serta internasionalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usulan-usulan itu juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo baik dalam "working lunch" bersama 20 pemimpin anggota APEC pada Sabtu maupun dalam pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) pada Jumat (10/11).

"UMKM dapat didukung sehingga dapat mempunya kapasitas, bisa juga mendapatkan akses kepada pasar internasional," kata Fachir.

Menurut AM Fachir sebagaimana dilansir Antara, para pemimpin anggota APEC sudah menyepakati satu dokumen Deklarasi Da Nang pada hari ini.

"Dokumen ini cukup solid mengapresiasi capaian-capaian APEC saat ini dan pada saat yang sama 'forward looking' atau melihat ke depan," ungkap Fachir.

Sejumlah hal untuk mempersiapkan hal-hal di masa depan itu antara lain adalah tetap memegang teguh prinsip "free and open regionalism", mendorong tercapainya "Bogor Goals" 2020 serta tetap mendukung sepenuhnya sistem perdagangan mulitaleral berdasarkan aturan WTO.

"Dan cukup bagus tahun ini menampilkan topik inklusif. Ke depan para pemimpin sepakat membentuk APEC Vision Group untuk membantu dalam menyusun visi baru setelah 2020 atau pasca APEC 2020," kata Fachir.

Menurut Fachir, anggota APEC lainnya juga mendukung kesepakatan dan ide yang diajukan.

"Pada era 'digital economy' seperti saat ini, tidak bisa terhindari dan dimaklumi juga di satu sisi memberikan dampak yang sifatnya positif tapi ada juga negatifnya, karena itu para 'leaders' menyepakati bagaimana pengembangan kapasitas sumber daya manusia di dalam menghadapi dampak kemajuan teknologi informasi," ungkap Fachir.

Teknologi dan informasi itu terutama dimanfaatkan oleh para petani dan nelayan agar dapat meningkatkan produktivitas terutama dalam konteks keamanan pangan.

Bahkan, menurut Fachir, hal itu juga disetujui oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump meski Presiden Donald Trump kerap melontarkan pernyataan mengenai "fair trade" dan bukan "free trade" yang selama ini lazim dilakukan dalam perdagangan internasional.

"Faktanya mereka menyetujui itu bahwa dalam proses diskusi memang ada dinamika, itu normal makanya penyebutan dengan nuansa 'fair', transparan itu adalah bagian dari diskusi itu, kalau lihat ini ya pasti diterima hasilnya," pungkas AM Fachir.(*)