Usai Diresmikan Prabowo, 80 Ribu Koperasi Merah Putih Ditargetkan Sudah Beroprasi Dalam 3 Bulan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Usai Diresmikan Prabowo, 80 Ribu Koperasi Merah Putih Ditargetkan Sudah Beroprasi Dalam 3 Bulan

Koperasi Merah Putih Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. ANTARA/Ardiles Leloltery

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh koperasi desa/kelurahan merah putih di seluruh Indonesia sudah beroperasi.

Pada peluncuran 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Zulhas mengatakan sampai dengan hari ini secara hukum telah terbentuk 80.081 unit koperasi. Dari total tersebut, 108 unit di antaranya siap beroperasi.

"Ini kerja besar, kerja keras seluruh teman-teman. Ini langkah awal, baru 108 unit. Target kami ke depan memastikan selama tiga bulan ke depan seluruh koperasi desa/kelurahan beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing," katanya.

Baca juga:

Mengenal Konsep dan Fungsi Koperasi Desa Merah Putih yang Dibangga-banggakan Prabowo

Ia mengatakan, dengan beroperasinya seluruh koperasi desa/kelurahan tersebut, pihaknya meyakini dalam 3-4 tahun ke depan akan tumbuh sentra usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan.

"Gerakan ini sudah dimulai dari bawah, sudah berjalan. Saya pastikan 80.081 berdiri tegak, satu juta pengelola siap mendampingi masyarakat desa membangun kopdes," katanya.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah ketidakpastian situasi saat ini maka Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan.

"Kita harus berdaulat, kita harus berdikari, memberdayakan petani melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Kita bangun ekosistem pertanian berbasis desa," katanya.

Nantinya, kata ia, koperasi tidak hanya menjadi wadah distribusi, tetapi juga mampu memotong rantai pasok serta memberantas tengkulak dan rentenir.

"Koperasi ini akan memberdayakan petani, nelayan dengan sistem gotong-royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan," katanya.

Pembentukan koperasi tersebut tidak dilakukan dengan cara yang mudah, namun ini cara yang benar untuk memastikan rakyat di desa tidak jalan sendiri tapi difasilitasi.

"Satgas mendampingi koperasi agar menjalankan usaha seperti gerai sembako, outlet elpiji gas melon, klinik dan apotek desa, gudang dan pengering padi dan jagung, simpan pinjam, sarana logistik desa, agen pupuk. Pembayaran listrik juga bisa di kopdes, nanti kopdes dapat komisi dan usaha sesuai potensi desa masing-masing," katanya. (*)

#Koperasi #Koperasi Merah Putih #Menko Pangan Zulhas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
KDKMP yang telah selesai diverifikasi dan diserahterimakan kepada desa dapat menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan koperasi berada pada desa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Awal Oktober Ini, Manjer Koperasi Merah Putih Mulai Bekerja
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
SK 28.626 Manajer Koperasi Merah Putih Masih 'Nyangkut', Nasibnya Tunggu Perpres Terbit
Nasib 28.626 manajer Koperasi Merah Putih masih menunggu tanda tangan Presiden terkait Perpres Tata Kelola, meski target operasional dijadwalkan Oktober 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
SK 28.626 Manajer Koperasi Merah Putih Masih 'Nyangkut', Nasibnya Tunggu Perpres Terbit
Indonesia
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Pemerintah mengklaim 17.288 KDKMP telah memiliki bangunan gudang, gerai, dan kelengkapan lainnya berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Pengangkatan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Masih Tahap Finalisasi, Oktober Soft Launching Operasional
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
Penyaluran Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih Bakal Hemat Anggaran Rp 150 Triliun Per Tahun
Saat ini, pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan sistem daring yang didasarkan pada data tunggal
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
Penyaluran Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih Bakal Hemat Anggaran Rp 150 Triliun Per Tahun
Indonesia
5 Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih yang Bikin Salfok dan Viral di Media Sosial
Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih jadi sorotan karena lokasinya yang nyeleneh, dari tepi pantai hingga pinggir TPU. Cek 5 titik uniknya di sini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
5 Lokasi Nyeleneh Kopdes Merah Putih yang Bikin Salfok dan Viral di Media Sosial
Indonesia
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Presiden Prabowo Subianto meresmikan program kopdes pada 21 Juli 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
6 Lokasi Kopdes Merah Putih yang Unik, Mulai dari di Pinggir Kaki Gunung Sampai di Samping TPU
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Bagikan