Upaya Pengamanan Polda Papua: Fokus pada Lima Daerah dan 13 Titik Rawan Pemilu

Pradia EggiPradia Eggi - Selasa, 23 Januari 2024
Upaya Pengamanan Polda Papua: Fokus pada Lima Daerah dan 13 Titik Rawan Pemilu

Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Foto: Kabid Humas Polda Papua/Dok Istimewa

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Polda Papua menjadikan Pemilu 2024 sebagai prioritas dalam upaya pengamanan di wilayahnya. Dalam catatan mereka, terdapat lima daerah yang dianggap memiliki tingkat risiko tinggi terkait penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan di wilayah tersebut.

Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, Kabid Humas Polda Papua, menjelaskan bahwa pertimbangannya mencakup keberadaan kelompok bersenjata di sana, potensi konflik, dan medan yang sulit untuk transportasi.

Selain itu, terdapat 13 daerah rawan lainnya yang menjadi fokus pengamanan. Oleh karena itu, kepolisian terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan tanpa hambatan.

Baca Juga: Keamanan Siber Pemilu 2024 Harus Dijaga

"Kami berkesamaan dengan KPU, Bawaslu, TNI, serta para Tokoh Adat, Masyarakat, Pemuda, dan Agama untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah masing-masing," urainya kepada awak media dikutip di Jakarta, Selasa (23/1).

Sinergitas dan kerja sama yang solid antar berbagai pihak, lanjutnya, diharapkan dapat memastikan keamanan dan kelancaran proses pemilu di wilayah-wilayah yang dianggap rawan.

Tentunya, aparat kepolisian juga meminta dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh instansi pemerintah dan pemda.

"Kami mengharapkan terjalinnya kerjasama yang baik antara seluruh instansi bersama Pemerintah Daerah agar hal ini dapat terwujud," harap Ignatius.

Baca Juga: Polri Siap Amankan Pemilu dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024

Polda Papua juga meningkatkan upaya pengamanan yang ketat guna mengantisipasi adanya aksi-aksi dari kelompok yang berseberangan dengan mengedepankan kegiatan patroli.

“Termasuk siaga di titik-titik rawan di masing-masing daerah,” pungkas Ignatius.

Mabes Polri beberapa waktu yang lalu merencanakan pengiriman pasukan tambahan ke wilayah Papua guna memperkuat pengamanan Pemilu 2024. Hingga saat ini, jumlah personel tambahan yang akan dikirim belum ditentukan.

Polda Papua mengungkapkan bahwa personel tambahan tersebut akan ditempatkan di beberapa daerah yang dianggap memiliki risiko tinggi terjadinya konflik. Selain itu, mereka juga akan ditempatkan di wilayah yang diidentifikasi sebagai basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan