Upaya Membawa Warga Gaza Palestina ke Indonesia Berpotensi Diartikan ‘Sejalan’ dengan Rencana Israel

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 12 April 2025
Upaya Membawa Warga Gaza Palestina ke Indonesia Berpotensi Diartikan ‘Sejalan’ dengan Rencana Israel

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.(foto: dok media DPR)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah air mereka.

Hasanuddin memandang rencana evakuasi tersebut justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayah mereka sendiri. "Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina," ucapnya kepada wartawan di Jakarta dikutip, Jumat (11/4).

Hasanuddin justru meminta pemerintah menunda wacana itu jika tidak bisa menjamin proses pemulangan. Apalagi, jumlah warga yang dievakuasi dari Palestina tidak sedikit. "Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negeri mereka sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya," katanya.

Baca juga:

Rencana Boyong 1000 Warga Palestina ke Indonesia Harus Jadi Kebijakan Sementara



Dia bahkan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan syarat kelompok warga Palestina yang akan dievakuasi. Termasuk, jaminan dari pemerintah saat warga Palestina ingin kembali ke tanah air mereka. "Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?" kata dia.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan kemerdekaan Palestina merupakan hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air sendiri dan bukan di tempat lain.

"Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.(knu)

Baca juga:

Soal Rencana Evakuasi Warga Palestina, Legislator PDIP: Harus Dipertimbangkan Matang

#Presiden Prabowo #Palestina #Israel
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Israel Terus Gempur Gedung Tempat Pengungsian, Dalam Sehari 70 Warga Gaza Tewas
Pada 25 Agustus, pemerintah Gaza memperingatkan bahwa krisis tempat tinggal bagi para pengungsi mencapai lebih dari 96 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Israel Terus Gempur Gedung Tempat Pengungsian, Dalam Sehari 70 Warga Gaza Tewas
Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Presiden Subianto telah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk dan berdialog dengan korban unjuk rasa dan pihak kepolisian juga telah menindak personel Brimob yang melindas pengendara ojek daring.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden
Lifestyle
Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia
Isu makar kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyebut adanya indikasi tindakan hal tersebut dan terorisme
ImanK - Senin, 01 September 2025
Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia
Dunia
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel mengusulkan supaya diadakan sidang khusus Majelis Umum PBB di Jenewa, Swiss.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
Indonesia
Prabowo Tegaskan Demonstrasi Hak Warga yang Harus Dilindungi, tapi Harus Damai
Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Prabowo Tegaskan Demonstrasi Hak Warga yang Harus Dilindungi, tapi Harus Damai
Indonesia
Prabowo Minta DPR Undang Masyarakat termasuk Mahasiswa Dialog Langsung
Prabowo menekankan, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara damai.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Prabowo Minta DPR Undang Masyarakat termasuk Mahasiswa Dialog Langsung
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Prabowo Nyatakan Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Anggota DPR
Meminta masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan dinamika yang terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Prabowo Nyatakan Pimpinan DPR akan Cabut Tunjangan Anggota DPR
Indonesia
Prabowo Berikan Pernyataan, Tuding Ada Upaya Lawan Hukum, Makar, dan Terorisme
Kepala Negara memerintahkan aparat untuk menindak secara hukum pelaku anarkisme saat unjuk rasa.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Prabowo Berikan Pernyataan, Tuding Ada Upaya Lawan Hukum, Makar, dan Terorisme
Bagikan