Ungkapan 'Ndasmu etik' Prabowo Ramai, Jubir Anies: Prabowo Harus Berhati-hati

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Desember 2023
Ungkapan 'Ndasmu etik' Prabowo Ramai, Jubir Anies: Prabowo Harus Berhati-hati

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saat debat pertama capres Pemilu 2024, Selasa (12/12), Anies Baswedan bertanya langsung kepada Prabowo Subianto soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan beberapa hakim konstitusi melanggar aturan etik saat memutus permohonan uji materi terkait usia capres-cawapres.

Pertanyaan Anies itu mengacu pada konflik kepentingan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan paman dari cawapres Gibran Rakabuming Raka. Menjawab pertanyaan Anies saat sesi debat itu, Prabowo menjawab dengan tegas bahwa secara hukum, putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:

PDIP: Pernyataan Prabowo Tentang ‘Etik Ndasmu‘ Melukai Rakyat Indonesia

Masalah terkait etik dalam debat pertama capres Pemilu 2024 kembali dibahas setelah muncul sebuah video yang menampilkan capres Prabowo Subianto diduga menyindir Anies Baswedan. Dalam video tersebut, Prabowo berkelakar soal pertanyaan dari capres lain yang ditujukan kepadanya menyangkut masalah etik.

"Etik, etik, etik. Ndasmu etik," kata Prabowo dalam Rakornas Partai Gerindra yang digelar secara tertutup di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12).

Jubir Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Angga Putra Fidrian, mengatakan capres Anies Baswedan, saat debat pertama capres Pemilu 2024, menyinggung soal etik dalam bernegara dan bukan etik secara personal. Menambahkan bahwa jika berbicara tentang etik secara personal, maka akan banyak hal yang bisa dibahas.

"Itu kalau kami omongin soal etik personal (banyak yang bisa dibahas); tetapi kan yang diomongin (Anies) adalah bagaimana perasaan Pak Prabowo kalau melihat ada pelanggaran etik di tingkat undang-undang, gitu," kata Angga di Jakarta, Senin.

Salah satu hal soal etik personal, menurut Angga, ialah soal Prabowo Subianto yang meninggalkan pendukungnya di Pilpres 2029 demi masuk ke kabinet pemerintahan rivalnya.

Angga menegaskan, yang dimaksud Anies saat debat ialah bukan soal hubungan antara orang dengan orang, melainkan antara pihak yang memiliki kepentingan dengan yang memiliki kewenangan negara.

"Tetapi kan etik yang coba di-spin sama timnya Pak Prabowo, supaya perdebatan jadi ke etik personal, gitu. Padahal bukan begitu yang dimaksud," kata Angga.

Angga memahami, ucapan Prabowo itu berada di lingkup agenda internal. Namun demikian, dia menilai tetap saja harus berhati-hati walaupun berada di acara internal.

"Kalau pimpinannya nggak menghargai etik, ya, ke bawahnya nggak menghargai etik. Mungkin itu yang mau disampaikan, cuma mungkin salah caranya," ujar Angga. (Knu)

Baca Juga:

Ungkapan 'Ndasmu etik' Prabowo Dinilai Diksi Umpatan Pada Kompetitor

#Prabowo #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Presiden Prabowo dan PM Australia Albanese Bakal Tandatangani Traktat Keamanan Bilateral
Selain keamanan regional, pertemuan kedua pemimpin akan membahas perdagangan, investasi, pendidikan, dan pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Presiden Prabowo dan PM Australia Albanese Bakal Tandatangani Traktat Keamanan Bilateral
Indonesia
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
egawati tidak hanya membahas hubungan kedua bangsa, tetapi juga menyinggung dinamika politik dalam negeri Indonesia, termasuk hubungannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Gentengisasi memberikan optimisme baru bagi industri genteng nasional yang saat ini berada di bawah naungan Asaki.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Ingin Rumah Pakai Genteng Bukan Seng, Kemenperin Sebut Produksi Sudah Siap
Indonesia
Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Dengan Ormas Islam, Bahas Dewan Perdamaian
, pertemuan dengan ormas Islam merupakan agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden Prabowo. Pertemuan pada siang hari ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Dengan Ormas Islam, Bahas Dewan Perdamaian
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Bagikan