Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Impor bahan baku atau penolong serta barang modal yang menurun merupakan indikasi menurunnya produktivitas masyarakat Indonesia. Penurunan impor tersebut terdapat di dalam Berita Statistik Januari 2024, yang menunjukkan bahwa nilai impor pada Januari 2024 mencapai USD 18,51 miliar, atau turun 3,13 persen dibanding Desember 2023 yang mencapai USD 19,1 miliar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan gebrakan baru dalam kebijakan fiskalnya untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM.
Baca Juga:
Melalui SME Award, Bogasari Dorong UMKM Terapkan Konsep Usaha Berkelanjutan
"Harusnya ada banyak terobosan yang diberikan dari sisi fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM," ujar Faisal kepada dikutip Antara, Kamis (16/2).
Program-program yang mendorong produktivitas daripada UMKM haruslah ditingkatkan karena memiliki peran yang dominan dalam membentuk ekonomi Indonesia.
Faisal pun menyayangkan kebijakan yang bersifat kontraproduktif terhadap UMKM, seperti kenaikan pajak terhadap UMKM. Bagi UMKM yang belum sempat tumbuh, kata Faisal, kebijakan tersebut justru memberikan beban yang lebih besar.
"Ini yang justru malah kontraproduktif terhadap pertumbuhan UMKM," katanya.
Ia menilai, perlu adanya pembauran kebijakan lintas kementerian/lembaga. Kalau berbicara mengenai UMKM, kata Faisal melanjutkan, maka tidak cukup hanya berbicara mengenai masalah pembiayaan.
"Bukan hanya KUR (kredit usaha rakyat) saja, ya," katanya.
Faisal melanjutkan, bila KUR yang diberikan tidak dievaluasi dan tidak disalurkan secara tepat sasaran. Saat ini, dibutuhkan oleh para pelaku UMKM adalah kebijakan sektorial yang sifatnya mendampingi UMKM agar bisa naik kelas, serta bisa mempertahankan bisnisnya di platform daring maupun luring.
"Termasuk juga kemudahan perizinan, kemudahan dalam perpajakan, dan akses terhadap pasar," katanya. (*)
Baca Juga:
Jadi Calon Legislatif Pemilu 2024, Anang Hermansyah Janji Kembangkan Industri Kreatif dan UMKM
