Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan (FMP Unhan) Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian menyatakan, Indonesia memiliki kepentingan nasional di Semenanjung Korea, yakni mewujudkan perdamaian dunia.
Menurut Amarulla, hal demikian sesuai Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010.
"Kepentingan nasional tersebut, menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia, baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan, selaras Resolusi PBB dan Asean Charter," kata Amarulla dalam seminar bertajuk 'Diplomasi Pertahanan Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea' di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (19/12).
Sementara itu, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Kemlu Desra Percaya menilai, krisis di sana dapat diminimalisir oleh kedua negara berkepentingan. Caranya, kata Desra, Korea Utara dan Korea Selatan mendahulukan perjanjian damai sebagai langkah awal menurunkan ketegangan.
"Beberapa keputusan dasar Asean terkait dinamika konflik tersebut, juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya, agar lebih menahan diri," ucap dia.
Sedangkan, dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Edi Prasetyono mengingatkan, senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik global dan konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks nonproliferasi dan disarmament.
Dia menekankan demikian, lantaran ketegangan di Semenanjung Korea tak lepas dari senjata nuklir yang dikembangkan Korut.
Seminar ini juga dihadiri oleh Dubes Korea Utara An Kwan IL, pejabat Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Mabes ketiga Angkatan, serta perwakilan dari LSM dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoad, Seskoal dan Seskoau.
Dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, para peserta menyambut baik dan mengapresiasi ketiga pembicara. Sebab, banyak tanggapan dan pertanyaan sebagai rekomendasi hasil seminar pada sesi diskusi.
Apalagi seminar tersebut juga dianggap penting untuk meningkatkan hubungan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Korut sebagai wujud diplomasi pertahanan, guna memperkuat kebijakan politik luar negeri di masa mendatang. (Pon)
