Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Di tengah pengumuman cagub-cawagub Pilkada Sumbar 2020, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik. Yakni menyinggung sisi jiwa Pancasila warga Minang.
Menurut Praktisi Hukum Petrus Selestinus, ucapan Puan adalah harapan dari seorang pemimpin yang merupakan wujud pendidikan politik kepada calon pemimpin daerah.
"Tentu saja yang kelak memikul tanggung jawab mempertahankan idelogi negara Pancasila sesuai dengan kewajiban Kepala Daerah," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (5/9).
Baca Juga:
Ia melanjutkan, harapan Puan Maharani sangat konstitusional dan kontekstual, karena pada saat yang bersamaan terjadi kemerosotan jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan sebagian warga masyarakat.
"Termasuk dengan menguatnya Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme yang menjadi ancaman terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45," imbuh Petrus.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini menyebut, ucapan Puan harus dilihat sebagai pesan postif yang bermuatan pendidikan politik kepada seluruh stakeholders pemimpin di daerah, kepada para calon pemimpin daerah se Sumatera Barat. Termasuk terhadap seluruh warga bangsa Indonesia untuk tetap waspada.
"Ini agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada kelompok manapun yang mencoba-coba mengkhianati negara Pancasila," jelas dia.
Petrus melihat, pesan harapan itu ditujukan karena diduga ada ancaman nyata terhadap eksistensi Negara Pancasila oleh aktivitas kelompok Radikal dan Intoleran dan merosotnya nasionalisme akibat terpaparnya radikalisme di kalangan warga.
"Ini sebagai pesan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Radikalisme terhadap Negara Pancasila," ungkap Petrus.
Baca Juga:
Sindir Puan, Anak Buah Prabowo: Rakyat Sumbar Sangat Pancasilais
Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani punya kapasitas dan tanggung jawab konstitusi, untuk memberikan pendidikan politik kepada para Kader Partai, para calon Pimpinan Daerah dan seluruh warga Masyarakat, akan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa yaitu tetap siap siaga mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.
"Tidak banyak pejabat negara yang mau bicara atau enggan bicara tentang fenomena ancaman terhadap Indeologi negara Pancasila, di tengah menguatnya Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme oleh ormas-ormas tertentu," tutup Petrus. (Knu)
