Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Pemerintah Turkiye menahan 37 orang karena diduga menyebarkan unggahan provokatif di media sosial terkait penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Penahanan itu dilakukan setelah Imamoglu dituduh melakukan korupsi dan mendukung kelompok teroris, tuduhan yang ia bantah.
Menteri Dalam Negeri Turkiye, Ali Yerlikaya, menyatakan bahwa dalam 24 jam setelah penahanan Imamoglu, sebanyak 18,6 juta unggahan tentang peristiwa tersebut muncul di platform X (dulu Twitter).
Pemerintah mengidentifikasi 261 akun yang dianggap menyebarkan kebencian atau menghasut tindakan kriminal. Dari jumlah itu, 37 orang telah ditahan dalam operasi kepolisian, dan pencarian terhadap tersangka lain masih berlangsung.
Penahanan Imamoglu memicu gelombang protes di berbagai kota, termasuk di kampus-kampus, meski otoritas telah memberlakukan larangan berkumpul selama empat hari. Selain itu, pemerintah juga menutup sejumlah jalan dan membatasi akses ke beberapa platform media sosial.
Baca juga:
4 Negara Arab dan Turkiye Lakukan Pertemuan Bahas Keamanan Regional, Eropa Setujui Pemab
Imamoglu, tokoh dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang menjadi pesaing utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, ditangkap hanya beberapa hari sebelum ia dijadwalkan dicalonkan sebagai kandidat presiden dalam pemilihan internal partainya. Ketua umum CHP, Ozgur Ozel, menyebut penahanan ini sebagai “upaya kudeta” terhadap calon presiden berikutnya.
Pemerintah menyatakan akan mempresentasikan bukti kuat terkait tuduhan korupsi yang disebut mencapai USD 15 miliar dan melibatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah kota. Salah satu perusahaan milik Imamoglu pun telah disita berdasarkan laporan investigasi kejahatan keuangan.
Sementara pemerintah membantah tuduhan bermotif politik, sejumlah pengamat dan pihak internasional menilai penahanan ini sebagai upaya memperpanjang kekuasaan Erdogan setelah partainya mengalami kekalahan besar dalam pemilu lokal tahun lalu. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut langkah Turkiye sebagai sinyal buruk bagi hubungan dengan Eropa. (ikh)
