Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Turki menyambut baik keputusan Baghdad menolak rencana referendum bagi kemerdekaan kelompok Kurdi di wilayah Irak utara.
Parlemen Irak menyetujui usulan Perdana Menteri untuk mengambil semua langkah yang diperlukan demi mempertahankan keutuhan Irak sebagai respons atas rencana pemungutan suara kemerdekaan di wilayah semi-otonom Kurdi pada 25 September mendatang.
Pemimpin Kurdi Massoud Barzani merespons dengan mengatakan bahwa referendum tetap akan digelar dan menyebutnya sebagai hak yang harus dipenuhi.
"Keputusan pemimpin Kurdi untuk menggelar referendum adalah kesalahan bersejarah. Turki akan menghormati kebijakan yang diambil Irak untuk mempertahankan keutuhan wilayah mereka," kata Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag, Kamis (14/9).
"Referendum di wilayah utara Irak harus dibatalkan, jika tidak maka akan ada aksi pembalasan," kata Bekir sambil menambahkan bahwa pemungutan suara tersebut akan mengganggu perdamaian kawasan dan membawa risiko keamanan.
Turki adalah negara dengan penduduk Kurdi terbesar di kawasan Timur Tengah. Mereka khawatir potensi kemerdekaan Kurdi di Irak akan memicu separatisme di wilayah tenggara Turki. Kelompok Kurdi juga telah mengangkat senjata memperjuangkan pemisahan diri selama tiga dasawarsa terakhir dalam konflik yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.
Ankara selama ini berhasil membangun hubungan baik dengan pemerintahan semi-otonom Kurdi di utara Irak dengan basis kerja sama ekonomi dan energi.
Iran dan Suriah juga menolak referendum tersebut. Kedua negara ini juga khawatir akan potensi munculnya separatisme Kurdi di negaranya mereka.
Sementara itu negara-negara Barat khawatir pemisahan diri--yang di dalamnya termasuk wilayah produsen minyak Kirkuk--akan menjadi awal konflik dengan pemerintahan pusat di Baghdad dan mengalihkan konsentrasi dalam upaya membasmi kelompok bersenjata ISIS. (*)
Sumber: ANTARA
