Tunjangan DPR Naik, Desmon: Ini Akal-akalan
Muchammad Yani - Selasa, 15 September 2015
Sidang Paripurna DPR. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
MerahPutih Peristiwa - Tunjangan DPR naik hingga lebih dari Rp20 juta per anggota. Hal ini dibenarkan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Irma Suryani.
Menurut Irma, permintaan kenaikan tunjangan dikarenakan ada kenaikan inflasi. Disamping itu, menurut anggota DPR petahana belum ada kenaikan selama dua periode.
"Memang ada permintaan dari BURT ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota. Kenapa naik? Kawan-kawan berpikiran inflasi juga berjalan. Informasi dari kawan yang incumbent, Sudah hampir 2 periode, tunjangan tidak naik," kata Irma.
Sementara itu, politikus Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan usulan tersebut hanya akal-akalan belaka. Anggota Komisi III DPR ini ragu, DPR akan menurunkan tunjangannya setelah laju inflasi bisa diturunkan.
"Kalau inflasinya baik, mau turun nggak. Kalau nggak mau turun namanya ini akal-akalan," katanya. (Mad)
Baca Juga:
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan DPR Mulai Diselidiki
Fadli Zon Benarkan Ada Peran Harry Tanoe di Balik Pertemuan dengan Donald Trump
Fadli Zon Bantah Pertemuan dengan Donald Trump Langgar Konstitusi
Fadli Zon Belum Terima Surat Panggilan dari MKD
Bagikan
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
