Tunggu Arahan SBY, Fraksi Demokrat Belum Tentukan Sikap Wagub DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 20 Februari 2020
Tunggu Arahan SBY, Fraksi Demokrat Belum Tentukan Sikap Wagub DKI

Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal skandal Jiwasraya (FB/Susilo Bambang Yudhoyono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta belum menyatakan dukungannya terhadap salah satu kandidat calon wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Saat ini Demokrat masih menunggu arahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Keputusannya di DPP, kita kan ada majelis tinggi. Nanti dimusyawarahkan," kata Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri di Jakarta Kamis (20/2).

Baca Juga:

Sempat Mandek, DPRD DKI Jakarta Sahkan Tatib Wagub

Sejauh ini ada dua nama cawagub yang bakal mendampingin Anies Baswedan nantinya, Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Keduanya juga bakal dipanggil ke DPD Partai Demokrat DKI untuk mendalami visi dan misi mereka terkait rencana pembangunan Jakarta ke depannya. Tapi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu masih belum bisa menjelaskan waktu pasti pemanggilan keduanya itu.

SBY ungkap sosok yang diincar dalam dugaan korupsi Jiwasraya
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melambaikan tangan usai pidato pada Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat di JCC, Rabu (11/12). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Memilih satu di antara dua nama itu merupakan keputusan politik. Sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan jajaran petinggi partai. "DPP akan menentukan pilihannya kemana," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah resmi mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI pada Rabu (19/2) kemarin. Tatib wagub itu sendiri masuk di dalam tatib anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih periode 2019-2024.

Baca Juga:

DPRD Sahkan Tatib Wagub DKI, Anies: Kita Tunggu Hasilnya

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, tatib dewan dan tatib pemilihan cawagub DKI selanjutnya akan dikirimkan kepada eksekutif untuk dapat segera ditindaklanjuti.

"Peraturan DPRD tentang tatib DPRD provinsi DKI hari ini segera akan dikirim pada eksekutif untuk segera dilakukan penomoran dan diundangkan dalam berita daerah," kata Prasetyo. (Asp)

#Partai Demokrat #SBY
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan