Tukang Sapu TMPN Kalibata Keluhkan Gaji

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 13 Februari 2015
Tukang Sapu TMPN Kalibata Keluhkan Gaji

foto:kemenpora.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Setiap pagi Hamdan dan Yanto harus membersihkan area Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata, Jakarta seluas 25 hektar. Namun, usia mereka yang hampir sama dengan umur TMPN Utama Kalibata tak membuat semangat tergerus sedikitpun.

"Ada 32 orang, luasnya 25 hektar dipotong danau 5 hektar," ujar Hamdan (60) ketika ditemui merahputih.com saat membersihkan areal makam TMPN Utama, Jakarta, Jumat (13/2).

Bukan tidak bersyukur. Namun, ia mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah. Bahkan, Yanto yang sudah 14 tahun sebagai tukang sapu di TMPN Utama Kalibata hanya dibayar RP 1.350.000.

"Enggak ada yang perhatian sama kita. Gaji Rp 1.350.000, kalah sama tukang bersih-bersih di DKI," kata Yanto.

Baca Juga: Pangeran Diponegoro Bukan Sekedar Pejuang Kemerdekaan

Bahkan, Yanto mengibaratkan dirinya seperti benalu. Sebab, sejak tahun 70-an, Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan urusan tukang sapu kepada pihak rekanan. Padahal, sebelumnya tukang sapu dan tukang gali kubur memiliki kesempatan menjadi PNS.

"Sewaktu-waktu bisa lepas, kita nempel di Kemensos," katanya.

Ditambahkannya, pihaknya hanya membersihkan area pemakaman secara umum. Jika pihak keluarga ingin mendapatkan pelayanan khusus untuk membersihkan makam tertentu, maka bisa meminta tukang sapu menjaganya agar selalu dalam keadaan bersih. Dananya, katanya, seikhlasnya.

"Kalau mau bersih terus ya nyuruh orang, dari luar juga bisa. Makam bersih terus, ya seikhlasnya saja," tuturnya sambil membersihkan rumput liar. (mad)

 

#Gaji #Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
Prabowo Resmi Lantik 26 Wantimpres, Berapa Gaji yang Diterima?
Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi melantik 26 Wantimpres. Lalu, berapa gaji yang diterima setiap anggotanya?
Soffi Amira - Jumat, 02 Oktober 2026
Prabowo Resmi Lantik 26 Wantimpres, Berapa Gaji yang Diterima?
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Dunia
PM Singapura Naik Gaji Rp 19,4 Miliar padahal sudah Jadi Pemimpin Politik Bergaji Tertinggi, Janji Sumbang ke Badan Amal
Penaikan gaji para menteri diperlukan untuk menarik orang-orang dengan kemampuan terbaik.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
PM Singapura Naik Gaji Rp 19,4 Miliar padahal sudah Jadi Pemimpin Politik Bergaji Tertinggi, Janji Sumbang ke Badan Amal
Indonesia
Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan gaji hakim junior naik 280 persen. Jumlah itu melampaui rata-rata negara ASEAN.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, Lampaui Rata-rata Negara ASEAN
Indonesia
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Persoalan tersebut harus segera ditangani karena keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga para pegawai.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Dukung 3 Skema Anggaran Untuk Pembayaran Gaji PPPK, Biar Segera Akhiri Keresahan Pegawai
Indonesia
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu gaji manajer Kopdes Rp16 juta per bulan. Pemerintah pastikan besaran gaji mengacu pada UMP, bukan angka fantastis.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Gak Bakal Setuju Kalau Manajer Koperasi Merah Putih Digaji Sebulan Rp 16 Juta
Indonesia
Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Bakal Kasih Bantuan Rp 20 Triliun ke Daerah
Bantuan tersebut ditujukan terutama untuk memastikan pemerintah daerah mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Bakal Kasih Bantuan Rp 20 Triliun ke Daerah
Indonesia
Beratkan Anggaran, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Akan Diatur Ulang
Tata kelola PPPK oleh pemerintah daerah perlu diatur ulang agar ke depannya tidak terjadi penumpukan pegawai yang memberatkan anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Beratkan Anggaran, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Akan Diatur Ulang
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Bagikan