Tuding Presiden dan PDIP Komunis, BMI Sebut Waketum Gerindra Provokator

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 01 Agustus 2017
Tuding Presiden dan PDIP Komunis, BMI Sebut Waketum Gerindra Provokator

Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Antoni Wijaya. (MP/John Abimanyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang menyebut Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan adalah Komunis, tak ayal mendapatkan kecaman keras dari organisasi sayap partai PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI).

Sekjen DPP BMI H Antoni Wijaya menyatakan, pernyataan Arief Puyono yang menyebut partai PDI Perjuangan sebagai Partai Komunis dan sering menipu rakyat adalah pernyataan yang keluar dari seorang provokator.

"Pernyataan itu sangat disayangkan, apalagi itu keluar dari mulut seorang wakil ketua umum partai politik yang diakui secara konstitusi. Itu pernyataan yang keluar dari seorang provokator," kata Antoni Wijaya di Jakarta, Selasa (1/8).

Ia menambahkan, Partai PDI Perjuangan adalah partai politik yang diakui secara konstitusi dan berpegang teguh dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. "Jadi, jelas sekali pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak berdasar, dan Arief Puyono wajib mempertanggungjawabkan secara hukum," tandasnya.

Terlebih lagi, kata Antoni, Arief telah menuding Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang sering membohongi rakyat. "Ini yang kami sesalkan, ini membuktikan bahwa dia bukan seorang politisi, melainkan provokator yang dengan sengaja ingin menjelek-jelekan Presiden Jokowi dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai pendukungnya. Dia harus bertanggung jawab atas pernyataan kejinya itu," kata Antoni.

Untuk diketahui, sebelumnya, Arief Puyono telah mengeluarkan pernyataan pedas, ia menuding Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan beserta antek-anteknya seperti PKI dan sering menipu rakyat. Pernyataan tersebut terlontar karena mengkritisi disahkannya Undang-undang Pemilu yang menyetujui ambang batas atau presiden threshold 20 persen.

"Pernyataan itu keluar dari seorang politisi yang takut bertarung di Pemilu 2019. Dia sengaja memprovokasi rakyat dengan menuduh kami PKI. Ini sungguh kelewatan, kalau ingin bertarung secara sehat buktikan di pemilu nanti, jangan fitnah kami dengan tuduhan yang tidak berdasar dan keji seperti itu. Kami akan lakukan langkah hukum untuk kasus ini, ini sudah masuk sebagai pencemaran nama baik Bapak Presiden Joko Widodo dan merusak marwah Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," kata Antoni.

"Sebaiknya Arief konsentrasi mengurus partainya sendiri. Dengan melakukan serangan membabi buta tanpa dasar pada parpol lain menunjukkan kerendahan kualitas berpolitik dan hilangnya kepercayaan diri," katanya. (Fad)

Baca berita terkait BMI lainnya di: BMI Dukung Penuh Perppu Ormas

#Banteng Muda Indonesia #Partai Gerindra #PDIP #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan