Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Transportasi menjadi layanan krusial dalam proses pelaksanaan ibadah haji 2026 agar layanan tetap optimal.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menegaskan pengawasan transportasi menjadi fokus Utama.
Pengawasan dilakukan mulai dari keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antarkota, hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armuzna.
Timwas Haji DPR RI memberi perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi jemaah, tidak hanya armada penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat yang digunakan selama pelaksanaan ibadah haji.
Baca juga:
“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi,” ujar Danang kepada wartawan di Jakarta dikutip Minggu (17/5).
Salah satu sorotan utama adalah pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah. Jalur tersebut dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar.
Timwas Haji DPR juga menaruh perhatian khusus setelah adanya informasi kecelakaan bus yang sempat menimpa jemaah Indonesia beberapa waktu lalu.
Karena itu, Timwas Haji DPR ingin memastikan seluruh armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan mampu melayani jemaah secara optimal.
Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa operasional bus selawat di Kota Makkah.
Moda transportasi ini menjadi penghubung utama jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.
Danang mengatakan, pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak haji di Armuzna, yakni perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina.
Fase ini dinilai sebagai titik paling kritis dalam penyelenggaraan haji karena jutaan jemaah bergerak hampir bersamaan dalam waktu terbatas.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan jadwal perpindahan kloter secara ketat agar kepadatan dapat diurai. Namun, Timwas Haji DPR tetap ingin memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana.
“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.
Kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian khusus. Pihaknya akan mengecek kemungkinan penerapan skema murur atau pengaturan perlintasan tertentu untuk mengurangi penumpukan jemaah.
Tak hanya fokus pada jemaah umum, Timwas Haji DPR juga menyoroti layanan bagi jemaah sakit dan lansia. Kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus, terutama terkait transportasi dan mobilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji. (Knu)
