Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon nomor urut 3 mengungkapkan proyeksi hasil survei internal terkait elektabilitas Ganjar-Mahfud terus meningkat. Mereka tetap percaya diri alias pede Ganjar-Mahfud dapatr melesat di detik akhir pencoblosan merujuk pengalaman saat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.
“Kita di 2019, satu bulan menjelang nyoblos itu masih ada kemungkinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan kalah,” kata Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).
Baca Juga:
Atikoh Ganjar Janjikan Kesetaraan Kerja dan Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas
Dalam kesempatan itu, Andi juga merespons pandangan Marcus Mietzner, seorang pakar politik dari Australia, atas hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukan selisih 20 poin antara pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pesaingnya tidak dapat disepelekan. “Saya malah khawatir Ganjar menang,” ujar dia enteng
Andi beralasan media analytic yang dikaji internal TPN menunjukkan naiknya sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sebulan terakhir. Menurut dia, perubahan dinamika politik, peristiwa-peristiwa mendatang, dan kampanye politik dapat memberikan pengaruh signifikan pada preferensi pemilih.
“Dalam satu bulan terakhir, sentimen negatif ke Pak Jokowi itu minus 62 persen, lalu dalam tujuh hari terakhir lompat ke angka 93 persen. Lalu ketika kami zoom hari ini, hanya dengan melihat platform X, sentimen negatif Pak Jokowi terkait pernyataannya di Halim kemarin, minus 96 persen,” papar Andi.
Baca Juga:
Seperti diketahui, baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu yang memicu kontroversi. Meskipun, Jokowi dalam pernyataan juga menekankan yang paling penting ketika Presiden atau menteri berkampanye adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. (Pon)
Baca Juga:
