Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah Tidak Bakal Ikut Unjuk Rasa Kepung Istana

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhamamdiyah menegaskan tidak turut serta dalam rencana sejumlah organisasi Islam unjuk rasa dengan mengepung Istana pada Selasa (13/10) untuk menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," kata Sekretaris Umum Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (12/10).

Muhammadiyah saat ini lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

Ia meminta, dalam situasi sekarang ini, semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," kata dia.

Muhammadiyah tegas ia, tetap menghormati masyarakat yang melakukan demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Karena itu masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib dan menghindari kekerasan (vandalisme).

Selain itu, aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat.

Ia menegaskan, Muhammadiyah tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," katanya.

Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam yang menolak UU Cipta Kerja. Bahkan, surat penolakan jauh-jauh hari dilayangkan ke DPR sebelum pengesahan. Muhammadiyah meminta masyarakat yang juga menolak UU ini untuk melakukan gugatan di MK. (Knu)

Baca Juga:

Antisipasi Demo UU Ciptaker, TNI-Polri Patroli Besar-besaran Keliling Jakarta